Jakarta, Gatra.com - Anggota DPRD DKI Jakarta hari ini menerima pin emas.  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak menggunakan pin tersebut diberi pin berbahan kuningan oleh Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta. 

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, secara resmi menerima pin berbahan dasar kuningan. Hal itu berdasarkan dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 565/ND-BU/VIII/2019 dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta.

"Secara resmi kami telah menerima delapan pin kuningan dari Sekwan sekitar jam setengah tiga, sore tadi. Kami sudah berencana menyiapkan pin kuningan sendiri, tapi delapan pin kuningan ini memang resmi  dari Sekwan DPRD DKI," kata Idris, Selasa (27/8).

Idris mengatakan, pin kuningan  itu merupakan respons atas surat pernyataan PSI yang menolak pemberian pin emas  untuk delapan anggota yang terpilih sebagai anggota dewan. Surat tersebut dikirimkan PSI ke DPRD DKI Jakarta  pada Kamis, 22 Agustus 2019 lalu.

Menurut informasi  yang disampaikan  Idris, pin kuningan tersebut  adalah stok lama yang disimpan oleh Sekwan. Dulu, pin itu untuk menggantikan pin emas anggota dewan yang hilang.

"Mereka menceritakan, dulu pin ini memang ditujukan untuk cadangan kalau suatu hari pin emas yang di tanggan anggota dewan hilang," ujarnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi membenarkan adanya infromasi bahwa PSI  tidak diberi pin emas, sesuai dengan surat pernyataan yang dikirim ke Sekwan. "Mereka tidak kami kasih pin emas, karena berdasarkan surat pernyataan yang mereka buat kepada kami. Jadi, pin emas kami simpan sebagai cadangan jika ada anggota yang PAW," katanya.

Sebelumnya, PSI menolak anggaran pin emas untuk anggota DPRD baru. Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp1,3 miliar untuk pin emas itu. Pin emas tersebut masuk dalam pos anggaran pengadaan pakaian dinas dan atributnya di Sekretariat DPRD. 

"Kami menolak dan tidak akan menggunakan pin bahan emas. PSI menolak menghamburkan uang yang tidak perlu. PSI menyadari, pin penting sebagai identitas jabatan anggota dewan, tapi kami menolak," kata Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, Selasa (20/8).