Jakarta, Gatra.com - Aktivis HAM sekaligus Sekretaris Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zaenal Muttaqin mengatakan pemblokiran akses internet di Papua justru memperkeruh persoalan baru dan tidak menyelesaikan masalah.

"Ruang informasi itu tidak boleh dihambat. Pembatasan internet sebenarnya juga melanggar hak atas informasi warga negara," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/8).

Zaenal menjelaskan pemblokiran akses internet di Papua itu harus segera dihentikan, karena menghambat komunikasi antar warga. Dibatasinya internet itu tidak menyelesaikan masalah, justru malah gosip-gosip liar bisa bermunculan.

Dikatakan, alasan pemblokiran internet bahwa pemerintah ingin mengatasi hoaks namun justru pemerintah sendiri tidak transparan terhadap persoalan yang sebenarnya.

"Ini sama saja. Orang-orang yang memancing di air keruh ini akan memanfaatkan menyebarkan kebohongan-kebohongan," ujarnya.

Zaenal mengatakan, banyak hoaks yang memancing kemarahan publik. Namun, itu perlu penjelasan. Pemerintah pun harus terbuka terhadap akses informasi untuk masyarakat yang berada di luar wilayah konflik.

Menganai isu rasisme yang melanda, dan juga disinyalir menjadi pemantik yang berkelanjutan hingga pecah kerusuhan di Papua, Zaenal mengingatkan pemerintah harus secara tegas dan transparan memproses hukum para pelaku tindak diskriminasi rasisme tersebut.

"Memang ada pemecatan Kapolsek dan sanksi terhadap beberapa aparat yang karena melakukan tindakan rasis, namun itu tidak cukup. Orang Papua sudah mengalami itu sejak lama," ujar Zaenal. 

Artinya lanjut Zaenal proses hukum juga harus menyasar kepada masyarakat umum yang memang terlibat melakukan diskriminasi semacam itu.

Dikatakan, komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang perlindungan dari diskriminasi rasial sebenarnya juga patut dipertanyakan. 

"Regulasinya sudah diadopsi, sudah diratifikasi, tapi di kalangan aparat dan kalangan masyarakat umum masih ada pikiran rasis. Itu yang menjadi tantangan bagi kita semua," katanya.