Home Kesehatan Jadi Ibu Kota Hijau, Kaltim Harus Reklamasi Bekas Tambang

Jadi Ibu Kota Hijau, Kaltim Harus Reklamasi Bekas Tambang

Sleman, Gatra.com – Menyikapi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta Nizam, menegaskan bahwa reklamasi bekas tambang menjadi agenda paling penting.

“Salah satu konsep dasar rencana ibu kota baru adalah green city, mengutamakan kelestarian lingkungan, dan menjaga kesehatan penghuninya. Ibu kota tentu tidak layak kalau dibangun di tengah atau berdampingan dengan kawasan pertambangan,” kata Nizam, Selasa (27/8), melalui pesan kepada Gatra.com.

Karena itu, Nizam meminta kawasan pertambangan dan hutan gundul yang dekat dengan ibu kota baru harus direklamasi. Ini bertujuan menjaga kenyamanan dan kesehatan lingkungan penghuninya.

Tidak hanya itu, langkah ini juga untuk menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. Dengan begitu, terbentuk daerah-daerah tangkapan air, baik di permukaan maupun di dalam tanah sehingga mampu memenuhi kebutuhan air penghuninya.

Green city mensyaratkan pembangunan tidak merusak dan menjaga lingkungan dengan cara penyediaan teknologi ramah lingkungan, baik dari sisi angkutan massal, pengelolahan sampah maupun limbah, hingga pengggunaan bahan bakar. Ibu kota baru kita haruslah disiapkan sejak awal menjadi zero waste capital,” lanjut Nizam.

Jika green city ini terwujud, Nizam mengatakan, rakyat Indonesia akan memiliki kebanggan ibu kotanya menjadi contoh kota hijau dunia yang cerdas dengan hadirnya teknologi yang mengefisienkan kerja dan kinerja warganya.

Nizam juga berharap ibu kota baru juga lebih banyak memberi ruang bagi penggunaan teknologi baru buatan anak negeri dan perguruan tinggi. Hal ini memberi keuntungan di masa depan, semisal pembaruan teknologi lebih mudah dikembangkan seabad mendatang.

“Kami memang tidak dilibatkan secara langsung dalam kajian pemindahan ibu kota oleh pemerintah. Tapi melalui berbagai forum diskusi dan kajian-kajian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) kami memberikan banyak masukan,” ucap Nizam mewakili FT UGM.

Sebelumnya, Selasa siang, Nizam dan FT UGM menjadi tuan rumah gelaran kuliah umum Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dengan materi soal ibu kota baru yang berkonsep kota hutan.

“Kami akan menjamin keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial saat proses pemindahan ibu kota negara nanti. Kami ingin mewujudkan kota yang cerdas dan berstandar internasional dengan desain urban yang maju,” katanya.

Menurut Basuki, usaha pertambangan batubara akan dilarang berada di kawasan sekitar ibu kota negara. Hutan yang rusak akan direhabilitasi dan lubang bekas tambang akan dialihfungsikan sebagai embung air bersih.

 

331