Sleman, Gatra.com – Meski sudah ada 231 bendungan, dari 7,3 juta lahan pertanian irigasi hanya sekitar 20 persen yang bisa dilayani oleh bendungan tersebut. Penambahan bendungan diklaim mampu meningkatkan produksi tanaman pangan.

Kondisi ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai memberikan kuliah umum kepada 471 mahasiswa baru program pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (27/8). “Jumlah 231 bendungan ini termasuk tambahan 55 bendungan yang sudah kami bangun," ujarnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan 65 bendungan. Setelah 55 bendungan selesai,  lima bendungan ditenderkan tahun depan. Dengan luasan lahan pertanian irigasi yang mencapai 7,3 juta hektar, luas lahan tani yang terkoneksi dengan 176 bendungan di masa sebelum Jokowi hanya 11 persen atau kurang dari 1 juta lahan. Pembangunan 55 bendungan meningkatkan area lahan yang terkoneksi menjadi 20 persen.

Namun melihat banyaknya lahan pertanian irigasi yang belum terlayani jaringan air, pembangunan lebih banyak bendungan sangat diperlukan. Karena itu, pemerintah akan memprogramkan kembali pembangunan bendungan usai target 65 bendungan selesai.

“Selain menjamin tingkat jaminan air, yang artinya akan meningkatkan produksi tanaman pangan, keberadaan bendungan juga sebagai penyedia tenaga listrik bagi banyak daerah," ungkapnya.

Basuki lantas mencontohkan Bendungan Slinga di Purbalingga yang  mengampu jaringan irigasi di lahan seluas 7.000 hektar yang kebanyakan tidak terawat. Kondisi ini mengejutkan Basuki karena masih ada lahan pertanian yang luas di Jawa.

Menurutnya, pembangunan bendungan ini sesuai dengan visi pertama dari lima visi pemerintah Presiden Joko Widodo di periode kedua. Visi pertama itu adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Adapun visi kedua pembangunan sumber daya manusia agar unggul dalam kompetisi.

“Ketiga peningkatan investasi dengan menghapus 50 persen dari 40.000 regulasi yang menghambat. Kemudian ada reformasi birokrasi dengan menyatukan berbagai lembaga penelitia dan pengembangan di kementerian menjadi satu lembaga riset nasional,” kata Basuki.

Visi terakhir adalah pemerataan pembangunan dengan membangun berbagai program. Salah satunya memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.