Jakarta, Gatra.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan sejumlah catatan terhadap rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memindahkan ibu kota baru di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, mengatakan, banyak hal yang mesti dipertimbangakan oleh Jokowi secara matang, terutama soal pendanaan jangan sampai menggunakan utang negara. Karena utang negara tercatat mencapai Rp4.603,62 triliun pada Juli 2019.

Baca juga: Medio 2020, Akses Dasar di Ibu Kota Baru Sudah Siap

"Jangan sampai pemindahan ini menggunakan utang. Karena utang Indonesia sudah besar dan utang ini akan dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Menurutnya, Jokowi harus terus terang atau transparan terkait skema pembiayaan pemindahan ibu kota ini. Namun juga penting mencermati siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari pemindahan pusat pemerintahan ini. Jangan sampai malah hanya akan memberikan porsi keuntungan yang besar kepada pihak swasta.

"Karena itu harus di-review jangan-jangan nanti ini upaya untuk memberikan uang swasta, semacam korupsi tapi tidak korup," ujarnya. 

Asfinawati menyampainkan demikian karena Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ibu kota diperkirakan akan menelan biaya Rp466 triliun. Namun, hanya 19% yang akang ditanggung APBN dalam bentuk pengelolaan aset, baik itu di Jakarta maupun Kaltim. Sementara sisanya, 81% diambil dari investasi swasta dan BUMN melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selanjutnya, Asfinawati juga tidak tutup mata bahwa permasalahan ibu kota memang lumayan pelik karena melihat kondisi Jakarta saat ini yang penuh masalah. Namun pemindahan ibu kota bukan pula bak membalikkan telapak tangan. 

Baca juga: Bertemu Jokowi, Anies Bahas Pemindahan Ibu Kota

Negara harus memikirkan tempat yang menjadi target pemindahan ibu kota. Asfina mengingatkan bahwa jangan sampai menghancurkan sumber daya alam dari daerah tujuan tersebut. Kemudian, jika nantinya dibangun kompleks pemerintahan baru, besar potensi bakal menggusur masyarakat di daerah tersebut. 

"Ibu kota punya banyak masalah, betul, tapi apakah itu masalah utama dan apakah penyelesaian dengan memindahkan itu," kata Asfina.