Karimun, Gatra.com - Dampak rasionalisasi anggaran di Pemkab Karimun ternyata tidak hanya akan berdampak pada 2500 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di di sana.

Tapi 'pengetatan ikat pinggang' itu juga merembet hingga ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Lantaran rasionalisasi tadi, anggaran Satpol PP Karimun dikabarkan sama sekali enggak kecipratan anggaran. Lagi-lagi yang menjadi alasan adalah lantaran anggaran yang devisit.

"Peninglah, anggaran sudah nol dan tak ade tersise lagi. (Peninglah, anggaran sudah nol, tak ada yang tersisa lagi. Jadi untuk semue kegiatan Satpol PP sudah tak bisa dibuat lagi," rutuk salah seorang pejabat di sana kepada Gatra.com, Senin (26/8).

Tak hanya untuk Satpol PP kata lelaki ini yang tak mau disebut namanya ini. Untuk operasional Petugas Pemadam Kebakaran juga sudah kosong melompong. Baik itu untuk pembelian bahan bakar kendaraan, operasional perawatan kendaraan, hingga konsumsi petugas Damkar saat ada kebakaran.

"Ini juga untuk mobil damkar tak ada anggaran, sudahlah sekarang-sekarang ini musim kebakaran lahan, jadi mau bergerak pun minyak sudah tak ada. Belum lagi makan petugas. Kalau misalnya ada kebakaran, terpaksalah pakai duit pribadi untuk beli minyak," ujar lelaki ini dengan logat melayunya yang kental.

Hanya saja, Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, spontan membantah soal kekosongan anggaran pada Satpol PP Karimun itu. "Tidak begitu, ini sebenarnya kan lantaran pimpinan baru belum dilantik. PLT Kasatpol masih dijabat Asisten I. Kalau anggaran untuk beli bahan bakar sampai kosong, itu sangat fatal lho," katanya kepada Gatra.com.

Anwar mengatakan, kalau Kastpol PP yang baru sudah dilantik, otomatis anggaran untuk OPD itu akan terus berjalan.

Reporter: Putri Permata Sari