Pontianak, Gatra.com - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan pertemuan antara Gubernur, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura, bersama Menkopolhukam dan Menteri LHK, yang membahas tentang Karhutla di Kalbar tidak tertutup dari awak media.

“Sebenarnya tidak tertutup bahkan Menkopolhukam bertanya kemana awak media tapi ternyata tidak ada wartawan, hanya miss komunikasi,” kata Gubernur, saat ditemui usai konferensi pers tindak pidana narkoba di Mapolda Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Senin Siang (26/8).

Sebelumnya awak media dilarang untuk masuk ke lokasi acara pemaparan Menteri LHK dan Panglima TNI yang juga dihadiri Kapolri, yang digelar di Aula VIP Lanud Supadio Pontianak, pada hari Jumat 23 Agustus lalu. 

Awak media tertahan lebih dari tiga jam di pos penjagan PM TNI AU Lanud Supadio, tanpa ada kepastian dari Penerangan.

Dalam pertemuan tersebut, Sutarmidji menyebutkan selama ini selalu banyak yang bealasan kalau penyebab Karhutla ini karena petani membuka ladang, padahal dalam Karhutla yang terjadi tahun ini titik api banyak yang berada di koordinat konsesi perkebunan sawit maupun hutan tanam industri (HTI).

“Ada 93 titik api di koordinat wilayah konsesi, yang memang lahannya sudah dibuat kotak-kotak, dan ada lebih dari 1000 hektare, dan ini sudah saya sampaikan ke Ibu Menteri LHK,” tuturnya.

Gubernur menyebut pihaknya sudah memberikan peringatan ke 93 perkebunan dan HTI bahkan dari KLHK sudah menyegel 19 lahan perusahaan yang terindikasi terjadi Karhutla, sementara sisanya sudah melakukan klarifikasi.

“Tindakan penyegelan akan diikuti tindakan hukum,” ucapnya.

Dia juga menyebutkan Menteri LHK akan segera menindaklanjuti laporan tersebut, apalagi sudah ada hasil audit BPK tentang HTI dan perkebunan terkait modus pembukaan lahan.

“Perkebunan atau HTI yang sudah mendapat ijin konsesi, kayu hutan ditebang semua, tapi tidak segera ditanami, harusnya tiga tahun, cabut IUP jangan sampai nanti mereka alihtangankan,” katanya.

Guna menekan Karhutla yang menjadi momok tahunan di Kalbar, Sutarmidji akan mengeluarkan Pergub yang satu diantaranya mengatur lahan yang terbakar tidak dapat digunakan dalam waktu lima tahun.

“Sementara itu untuk bupati atau wali kota di Kalbar, kalau mereka tidak komit untuk pencegahan Karhutla, kita akan kurangi dana pembangunan di daerah tersebut, karena kita akan mempersiapkan infrastruktur agar tidak lagi terjadi Karhutla,” katanya.

Mengenai apresiasi yang diberikan Menkopolhukam terhadap Satgas Karhutla Kalbar, Direktur Lingkar Borneo mengucapkan syukur Alhamdulillah. Namun menurutnya yang perlu diingat jangan hanya ketika ada api baru dipadamkan, sudah harus dilakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini.

“Kepada korban-korban juga seharusnya diberikan pelayanan kesehatan sampai benar-benar mereka bersih dari ISPA, dari tahun 2015 sampai sekarang tidak ada pelayanan intensif terhadap korban-korban ISPA, terutama bagi anak-anak,” katanya.

Dirinya juga mengkritik ancaman yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dengan mencopot Kapolda maupun Pangdam, tidak menjawab persoalan-persoalan pencegahan Karhutla.

“Malah akan terjadi tindakan-tindakan yang reaktif karena takut jabatannya dicopotkan,” terangnya.