Jakarta, Gatra.com - Baru-baru ini, Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan pernyataan terkait penawaran bantuan dari perusahaan asuransi Cina untuk perbaikan sistem IT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun, BPJS Kesehatan mengaku, pihaknya belum memutuskan kerja sama apa pun, termasuk persoalan IT dengan perusahaan Cina tersebut. Sebab, sampai saat ini BPJS Kesehatan sendiri sudah memiliki tim IT yang mumpuni.

"Kalau yang IT itu begini, jadi Luhut sempat memanggil direktur BPJS Kesehatan untuk membicarakan program JKN. Lalu menawarkan kerja sama dengan perusahaan Cina yang sudah mahir. Tapi ini masih penjajakan, belum ada pembicaraan yang lebih detil," terang Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Maruf di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

Kalau dilihat dari sisi positif, sambungnya, maka Luhut sudah memberikan perhatian yang lebih terhadap BPJS. Namun, tentunya kita perlu memahami, bahwa JKN ini kan sudah menggunakan IT sejak PT Askes (Persero) sampai sekarang dengan jumlah kepesertaan 224 juta.

"Ada banyak transaksi kepesertaan, transaksi keuangan maupun transaksi pelayanan di rumah sakit yang fasilitas kesehatannya (faskes) puluhan ribu harus dikelola dengan IT, tidak bisa manual," ujarnya.

Menurut Iqbal, BPJS Kesehatan sendiri perlu selektif dan berhati-hati dengan berbagai hal, terutama soal regulasi. Apalagi, JKN merupakan program yang dikelola menyangkut hajat hidup masyarakat banyak secara langsung.

"Konteksnya masih perkenalan. Kita pun tidak ada yang tabu soal IT. Kalau ada yang memberikan perhatian ya kita terima dengan baik. Tapi memang belum ada keputusan kerja sama dengan perusahaan Cina tersebut," ucap Iqbal.