Jakarta, Gatra.com- Sudah dua tahun, eksodus etnis Rohingya mendapat tindakan represif militer dari Pemerintah Myanmar. Ratusan ribu jiwa tanpa kewarganegaraan sebagian besar berada di Cox's Bazar Bangladesh. Sedangkan sebagian kecil di Malaysia dan Indonesia. 

Staf Pengajar Hubungan Internasional  Universitas Indonesia, Annisa Dina Amalia menilai, prinsip nonintervensi dari ASEAN menghambat langkah lebih lanjut untuk Rohingya. Ia berharap, Indonesia bisa berperan untuk memecah kebuntuan tersebut.

"Belum ada negara yang serius, termasuk negara umum yang menjadi tujuan pengungsi. Indonesia perlu menekan Myanmar. Bu Retno sering berkunjung menjalankan diplomasi ke Myanmar untuk menghentikan konflik. Namun, hal itu tidak cukup. Indonesia dipandang [memiliki] respect oleh Myanmar. Perlu political will dari Pemerintah," ucap Annisa kepada Gatra.com melalui sambungan telepon, Senin (26/8).

Menurut Annisa, Indonesia perlu memastikan kepada Myanmar supaya terdapat repatriasi atau pengembalian pengungsi Rohingya ke Myanmar. Selain itu, agar mereka mendapatkan jaminan keamanan.

"Pilihannya mengembalikan mereka ke Myanmar, tetapi seperti yang diketahui, kondisi tidak aman," kata Annisa.

Sependapat dengan Annisa, Direktur Eksekutif South East Asia Humanitarian Comittee (SeaHUM), Amin Sudarsono meminta Pemerintah Indonesia untuk menekan Myanmar. Termasuk melakukan repatriasi dan mengizinkan pasukan keamanan PBB mengawal jalannya repatriasi agar mendapat pengawasan internasional.

"Myanmar memang menyediakan armada untuk memindah pengungsi, tetapi mereka tidak menghilangkan ancaman persekusi. Kalau transportasi itu persoalan teknis. Jaminan perasaan aman yang harus dibuktikan, dengan kebijakan tertulis dan pengawalan pasukan keamanan PBB. [Ini] menyangkut nyawa orang banyak," ujar Amin kepada Gatra.com via telepon, Senin (26/8).

Diketahui, ratusan ribu pengungsi Rohingya pada Minggu (25/6) menggelar unjuk rasa di kamp pengungsian Kutupalhong, Cox's Bazar Bangladesh. Mereka menolak dikembalikan ke Myanmar karena tidak adanya jaminan keamanan maupun pemberian kewarganegaraan.

Amin Sudarsono menilai, hal itu wajar, sebab Myanmar gagal menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kesalahannya pada Rohingya.

Menurut Amin, Indonesia sebagai salah satu negara mitra strategis Myanmar bisa melakukan tekanan diplomatik. Terlebih, menurut Amin, Myanmar bergantung kepada Indonesia pada aspek pelatihan militer dan kepolisian. Selain itu, Indonesia menjadi salah satu konsumen terbesar ekspor beras dari Myanmar.

"Dengan dua bargaining position itu, saya kira Indonesia bisa menekan Myanmar," tutur Amin.