Jakarta, Gatra.com – Fraksi PKS di DPR merasa prihatin kondisi Kashmir yang mencekam dan menimbulkan derita masyarakat sipil khususnya wanita, orang tua dan anak-anak.

"Kita tahu konflik di Kashmir mengalami eskalasi dalam beberapa pekan ini. Minimnya akses informasi keluar karena pembatasan pemerintah India membuat kita tidak tahu persis yang terjadi di sana. Tapi dari informasi berkembang suasana mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer atau paramiliter India. Kita prihatin atas kondisi ini dan meminta India stop kekerasan terhadap warga sipil," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, di Jakarta, Sabtu (24/8).

Menurut anggota Komisi I DPR ini, dunia internasional khususnya PBB tidak boleh tinggal diam, demi keselamatan warga sipil harus meminta India dan Pakistan yang berkonflik atas wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah secara damai, agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.

"Pemerintah harus lebih pro aktif melihat masalah ini atas nama kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan warga sipil. Kepada dua negara yang berkonflik memang semestinya bersikap netral tapi atas nama kemanusiaan dan perdamaian dunia Indonesia tidak boleh tinggal diam," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini meminta Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi damai kepada India dan Pakistan agar kondisi Kashmir kembali normal dan warga sipil terlindungi. Apalagi Indonesia saat ini menjabat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

"Kiprah Indonesia bukan saja diuji tapi juga sangat diharapkan dalam mewujudkan perdamain dunia," kata Jazuli.

Situasi Kashmir memanas setelah India mencabut status otonomi khusus di wilayah Khasmir dan Jammu bagian India yang sudah berlangsung tujuh dekade. Ini menimbulkan reaksi Pakistan dan otoritas Khasmir di bagian Pakistan, hingga menyebabkan pecah konflik di perbatasan India-Pakistan yang mengakibatkan 35 warga meninggal dunia dan ratusan luka-luka.

Pencabutan otonomi khusus Kasmir bagian India sendiri membuat militer dan paramiliter India merangsak masuk Kashmir, menerapkan jam malam, memblokir internet dan komunikasi luar, membatasi aktivitas warga Khasmir dan dikabarkan bertindak represif.