Medan, Gatra.com - Pemindahan ibu kota negara dinilai sudah tepat. Salah satunya karena mempertimbangkan beban ekologis yang sudah tak bisa lagi ditanggung Jakarta. Hal itu dikatakan Dosen Hukum Tata Negara Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Januari Sihotang dalam salah satu pertemuan dengan Gatra.com, Jumat (23/8).

Penulis buku "Rekonstruksi Ketetapan MPR dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia" ini menjelaskan, pemindahan itu tentu akan memakan banyak anggaran. Hal itu bisa jadi akan membuat Presiden Jokowi dikritik.

Baca Juga: Tolak Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim : Utamakan Bangun SDM

"Seperti kita tahu, beban ekologis itu misalnya banjir, polusi dan bencana lainnya. Hal itu sejalan dengan beban lain sebagai sampaikan Jakarta sebagai pusat birokrasi, ekonomi dan politik," kata Januari.

Dia menambahkan bahwa kebijakan yang diambil Jokowi tidak populer. Mengingat akan banyak anggaran untuk itu. Mahasiswa doktor Ilmu Hukum UGM ini menafsir bahwa anggakan tersebut mungkin akan diambil dari pos-pos yang ada. Dampaknya kebijakan itu akan membuat presiden dibanjiri dikritik.

Baca Juga: KPBB: Pemindahan Ibu Kota Berpeluang Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Januari menambahkan, dengan pindahnya ibu kota negara akan membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta. Namun seiring dengan itu, potensi memunculkan ruang korupsi baru juga akan terjadi. Hal itulah yang harus diantisipasi pemerintah dan dikawal oleh semua pihak termasuk elemen masyarakat.

Reporter: Jones