Jakarta, Gatra.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menepis wacana bahwa MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

"Ya memang enggak ada. Yang mau mengembalikan itu siapa? tidak ada,"  kata Zulkifli Hasan kepada wartawan dalam Milad ke-21 Partai Amanat Nasional (PAN) di Kolong Tol Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (23/8).

Menurut Zulkifli, saat ini, yang disepakati untuk dibahas oleh MPR periode berikutnya ialah amandemen terbatas Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Hanya model GBHN, apa itu GBHN? Itu filosofis saja, misalnya orientasi pemerataan pembangunan seluruh rakyat Indonesia, gitu saja isinya. Itupun bahannya dibawa ke MPR RI yang akan datang, kalau MPR 3/4 datang, ya lanjut,"  katanya.

 Mengenai GBHN, Zulkifli menyebutkan, visi misi presiden ke depan tidak akan berubah mengikuti GBHN.  Ia juga menegaskan bahwa presiden akan tetap dipilih oleh rakyat dan MPR akan tetap menjadi lembaga tinggi negara, sama  dengan lembaga tinggi lain.

Ketimbang membahas posisi MPR  dan GBHN, Zulkifli  meminta semua pihak, terlebih pemerintah, untuk fokus menyelesaikan polemik di Papua yang menurutnya mengkhawatirkan.

"Situasi belum kondusif, Papua Barat maupun Papua. Saya melihat seluruh rekaman video bagaimana, apa, yang terjadi di sana. Jadi, sungguh-sungguh saudara-saudara, ini masalah yang sangat-sangat serius. Oleh karena itu, pemerintah seluruh kekuatan perhatian fokus, saya meminta ini dulu yang diselesaikan, segera,"  katanya.