_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Arif Budimanta mengatakan, terjadi perubahan paradigma dalam konsep Jokowinomics. Menurutnya, pembangunan dan ekonomi nasional menunjukkan perspektif negara yang menjunjung tinggi keadilan.
"Maka dari itu, negara hadir memberikan rasa adil terhadap dunia usaha. Kalau kita lihat pak jokowi mengatakan regulasi. Regulasi, itu sebenarnya memberikan satu rasa kepastian. Keadilan kepada seluruh elemen warga negara yang ingin menjalankan aktivitas usaha," ujar Arif dalam diskusi di Gedung Gatra, Jakarta, Jumat (23/8).
Selain itu, lanjutnya, terdapat ketidakseimbangan pembangunan di seluruh Indonesia. Bahkan, ketidakseimbangan pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan menjadi salah satu latar belakang hadirnya konsep negara adil.
"Kita juga menyadari ada imbalancing pembangunan, antara Indonesia timur dengan Indonesia barat, antara desa dengan kota. Maka keluarlah istilah pembangunan Indonesia dari pinggir," jelas.
Selanjutnya, Arif mengatakan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 meningkat 5,5%, tetapi kesenjangan ekonomi terus meningkat. Menurutnya, ini merupakan ketidakadilan dalam dunia usaha.
"Sampai dengan 2014, ekonomi memang tumbuh rata-rata antara 5,5% sampai 6% tetapi gini ratio-nya meningkat. Kita mulai dari 0,32 atau dari 0,33. Kemudian meningkat di akhir 2014 jadi sekitar 0,4," paparnya.
Untuk itu, tambah Arif, dibutuhkan redistribusi ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi. Ia berujar, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan untuk mengatasi persoalan ini.
