Jakarta, Gatra.com - Ekonom senior Emil Salim, meminta pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan tidak harus melalui referendum. Hanya saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mendapat masukan rasional.

"Enggak usah referendum. Bagaimana Pak Jokowi mendapatkan masukan yang lebih rasional, jadi beliaulah yang memutuskan," katanya usai Diskusi Publik Tantangan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Kota Baru di Menara ITS, Jakarta, Jumat (23/8).

Referendum Emil malah akan menimbulkan kegaduhan politik dalam proses pemindahan ibu kota negara tersebut.

"Saya sederhana saja. Banjir Jakarta, macet Jakarta, Jakarta itu ABCD. Kalau begitu soalnya mari selesaikan," ujar mantan Menteri Pembangunan dan Lingkungan Hidup ini.

Dalam kesempatan ini, Emil mengapresiasi peluang pengembang dalam mengembangkan Pantai Indah Kapuk (PIK). Ia menjelaskan, pengembang mampu membendung udara, sehingga tidak banjir.

"Ruang [ruang] kita perluas. Adakan peeluasan. Jangan lari dari masalah. Kepala [maju terus]!" ucapnya.

Menurutnya, pemerintah menyetujui ruang tambahan di Pantai Utara Jawa.

Sementara itu, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Mohamad Fadhil Hasan, menilai bahwa semua pihak harus dilibatkan dalam pemindahan ibu kota baru.

"Ini keputusan yang sangat penting dan strategis. Tidak boleh kita serahkan sepenuhnya kepada Bappenas atau eksekutif. Semua harus terlibat," ungkap Lembaga Ekonom Senior untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) seperti dikutip oleh usai acara yang sama.