Home Politik Siswa SMA Perlu Mendapatkan Wawasan Kependudukan

Siswa SMA Perlu Mendapatkan Wawasan Kependudukan

Semarang, Gatra.com - Berbagai persoalan yang ada dalam kependudukan yang terjadi di masa kini, perlu di kenalkan kepada para siswa melalui program sekolah kependudukan.

Hal ini disampaikan oleh pakar kependudukan dan lingkungan Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyodo dalam diskusi advokasi pembentukan jejaring program kependudukan provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah di Hotel @Home Semarang, (22/8).

Menurut Saratri,  isu kependudukan perlu di integrasikan dalam pembelajaran kepada siswa-siswa yang masih duduk di bangku Sekolah Menengan Atas (SMA) sederajat. Sehingga para siswa bisa mengetahui persoalan yang dihadapi dalam kependudukan.

“Kita perlu menggandeng pihak dinas pendidikan agar isu kependudukan bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah sehingga bisa terbentuk sekolah berwawasan kependudukan” kata Saratri kepada peserta workshop.

Saratri mengatakan, upaya mengenalkan kepada para siswa adalah salah satu untuk grand design penyusunan pembangunan kependudukan yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

“Karena banyak sekali persoalan yang dihadapi dalam kependudukan sehingga perlu merumuskan solusi setrategis terhadap dampak kependudukan” kata Saratri.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP3AP2KB Jateng, Budi Dayanti mengatakan, berbagai pihak yang terkait dengan kependudukan perlu duduk bersama untuk mengatasi problematika kependudukan.

Menurut Budi, terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga, masih banyak persoalan yang belum diselesaikan, apalagi persebaran, mobilitas penduduk, dan terkait administrasi kependudukan yang belum optimal.

Oleh karena itu, pihaknya ingin menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggandeng, jejaring OPD baik dari provinsi maupun Kabupaten/Kota

“Acara ini diikuti oleh 90 peserta terdiri dari 70 OPD kabupaten / kota, 20 OPD propinsi untuk berdiskusi guna mencari solusi persoalan kependudukan di Jawa Tengah” ujarny. 

211