Jakarta, Gatra.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) atas pemblokiran akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat. 

Kepala Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Organisasi YLBHI, Feby Honesta menyatakan pemblokiran tersebut dinilai sangat berlebihan. Ia menuding pemerintah sengaja mengisolasi masyarakat Papua. 

"Malah seharusnya sebaliknya dong, kalau memang seperti itu pemerintah malah secara proaktif menunjukan langkah-langkah konkret untuk menghapuskan berbagai tindakan yang diduga diskriminasi ras," ujar Feby di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Selain itu, YLBHI menuding pemerintah terkesan sengaja menutupi apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat karena dinilai akan merugikan citra di mata internasional. 

Feby juga menyayangkan reaksi pemerintah pusat setiap kali ada persoalan Papua melalui pendekatan keamanan. Ditambah dengan penurunan sejumlah aparat keamanan. 

Karena ada persoalan yang lebih substantif yakni ihwal ketertinggalan pembangunan di Papua. Baik dari segi akses, ekonomi dan sosial budaya. Serta bahkan tidak berjalannya perlindungan atas kebebasan berekspresi, hak sipil dan hak politik di tanah Papua tersebut. 

"Kami ingin mendorong pemerintah pusat melihat persoalan papua bukan pendekatan keamanan," tegasnya. 

Diketahui bahwa Kominfo melakukan throttling atau pelambatan akses internet di beberapa wilayah Papua sejak Rabu (21/8) lalu. Hal itu dilakukan dengan alasan mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.