Jakarta, Gatra.com -  Kementerian Dalam Negeri mengirimkan radiogram kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Papua dan Papua Barat terkait masalah keamanan setelah serangkaian aksi dan kerusuhan di kedua provinsi tersebut. 

"Kami satu sudah mengirimkan dua kali radiogram kepada gubernur, bupati, dan walikota, terkait keamanan," ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

Tjahjo menambahkan Kemendagri terus komunikasi dengan kepala daerah dan pimpinan Forkompimda di Papua dan Papua Barat, termasuk Kapolda dan Pangdam.  

Kepada masyarakat di Papua, diminta tetap waspada dan tetap tinggal di rumahnya masing-masing serta tidak keluar rumah. 

"Untuk segera memanggil atau koordinasi dengan tokoh adat,tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau ada unjuk rasa kalau ada pengaduan masyarakat tolong yang menerima adalah kepala daerah didampingi oleh forkompinda," kata Tjahjo.

Sebelumnya, warga Manokwari, Papua Barat, menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan memblokade sejumlah jalan di Manokwari, Senin (19/8) pagi. Aksi  itu  sebagai bentuk protes terhadap persekusi dan rasialisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah, yakni Malang, Surabaya, dan Semarang.

Peristiwa itu  bermula saat aparat mengangkut paksa 43 mahasiswa Papua ke Mapolrestabes Surabaya, Sabtu (17/8) sore. Para mahasiswa dibawa diperiksa sehubungan dengan kasus perusakan dan pembuangan bendera Merah Putih ke  selokan. Untuk masuk dan membawa mahasiswa tersebut,  polisi menembakkan gas air mata dan menjebol pintu pagar asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Aksi di Manokwari itu dilaporkan meluas hingga Jayapura, Sorong, Fakfak, hingga Mimika. Polri menyebutkan, beberapa fasilitas umum dirusak massa, di antaranya gedung DPRD Papua Barat, eks-kantor Gubernur Papua Barat, dan gedung perkantoran. Sejumlah jalan pun diblokade  sehingga aktivitas di sana  lumpuh total.