Khartoum, Gatra.com - Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, resmi dilantik menjadi pemimpin pemerintah transisi. Ia berjanji menciptakan perdamaian dan menyelesaikan krisis ekonomi. Dua aspek tersebut menjadi prioritas program kerjanya selama memimpin Sudan dalam tiga tahun ke depan. 

"Slogan yang mengakar dalam revolusi, kebebasan, perdamaian dan keadilan, akan membentuk program periode transisi," ujar Hamdok kepada wartawan saat konferensi pers di ibukota Khartoum, dikutip dari Reuters, Rabu (21/8). 

Sebelumnya, Panglima Militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan beserta perwira militer lainnya menggulingkan Omar Hassan al-Bashir pada bulan April lalu dari kursi PM. Ini  terjadi akibat protes berkepanjangan terkait buruknya perekonomian dan kediktatoran. 

Pemerintah Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia menyambut baik penunjukkan Hamdok sebagai pemimpin baru Sudan. Mereka menjadikan momen bersejarah bagi Sudan dan mendesak militer untuk terlibat secara konstruktif dengan pemerintah baru.

Susunan Dewan Kedaulatan yang beranggotakan 11 anggota yang akan memerintah negara itu berada pada masa transisi, terdiri dari enam tokoh sipil dan lima tokoh militer. Dengan demikian, Dewan Kedaulatan resmi menggantikan peran dewan militer yang telah dibubarkan pada Selasa lalu.

Sembilan anggota dewan disumpah sekitar dua jam setelah Burhan bersumpah. Sedangkan, anggota terakhir, Mohamed al-Hassan al-Taishi belum dipastikan waktunya secara pasti kapan ia dilantik. 

Beberapa anggota oposisi dan analis khawatir pada kesepakatan pembagian kekuasaan. Dimungkinkan tidak terlaksana di negara yang didukung dominasi  kelompok Islam selama beberapa dekade. 

"Dengan dimulainya masa transisi, kami telah memasuki fase paling kompleks, fase pembangunan dan reformasi," imbuh juru bicara Asosiasi Profesional Sudan, Al-Rashed Saeed. 

Pihak militer yang dilantik di antaranya Wakil Panglima Militer Sudan, Jendral Mohamed Hamdan Dagalo atau yang akrab disapa Hemedti. Dia telah menjadi kekuatan politik yang berkembang di Sudan. Beberapa analis mengatakan, dia berharap untuk menjadi presiden.

Hemedti memimpin Pasukan Dukungan Cepat, sebuah kelompok militer yang diduga melakukan kekejaman terhadap warga sipil saat perang Darfur.