Jakarta, Gatra.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan Kemendikbud tengah merapikan tata kelola guru melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. 

Sejauh ini, kata mendikbud, Kemendikbud tengah menjalin kerjasama dengan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk membahas tentang kualifikasi dan jumlah guru yang dibutuhkan melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

"Jadi jangan sampai berlebihan. Kami sedang kelola karena LPTK tiap tahun meluluskan 350 ribu guru. Meski kebutuhan guru tidak sampai 150 ribu. Karena itu harus ada koordinasi dengan Kemristekdikti sebagai produsen guru," ungkap Muhadjir, di Jakarta, Rabu (21/8).

Muhadjir mengatakan saat ini masih ada sekitar 780 guru honorer yang tersebar di sekolah negeri. 

Adapun mengenai penggajiannya, Muhadjir mengatakan akan diambilkan dari dana alokasi umum (DAU) dan besarannya belum dipastikan. Yang terpenting harus ada sumber dana yang bisa dipastikan untuk guru honorer sebelum mereka diangkat menjadi guru ASN.

"Ini sudah dua kali pertemuan dengan Kemenkeu di tahun 2020, guru honorer tidak diambilkan gajinya dari BOS, dan memang tidak boleh. Tetapi diusahakan dari dana alokasi umum (DAU) dan besarannya belum dipastikan. Dan itu sumbernya dari DAU. Masih kita rapikan di tahun 2020," katanya.

Mendikbud juga menyebut pembenahan guru menjadi salah satu rencana yang akan di lakukan pihak Kementerian mengingat pada Pidato Presiden pada 16 Agustus Lalu, pengembangan Sumberdaya Manusia menjadi fokus pemerintahan di 5 tahun kedepan. 

Muhadjir mengatakan pihaknya telah menerima lampu hijau dari Presiden mengenai pembenahan guru demi meningkatkan kualitas SDM.