Yogyakarta, Gatra.com – Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan dua anak buahnya yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di Kota Yogyakarta. Haryadi memberi kesempatan keduanya beristirahat sampai Senin (26/8).  Proyek saluran air hujan Rp8,3 miliar akan diaudit dan digelar lelang ulang.

“Jadi tentunya kami bersyukur dua rekan kami yang diperiksa KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) sudah diperbolehkan pulang tadi malam dan sekarang sudah berada di Kota Yogyakarta. Ini membuktikan kedua orang ini tidak terlibat dan hanya dimintai keterangan,” kata Haryadi di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (21/8).

Sebelumnya, dua ASN Pemkot Yogyakarta, ditangkap KPK bersama seorang kontraktor dan dua jaksa. Dua ASN itu dilepas, sedangkan tiga yang lain jadi tersangka.

Kedua ASN itu Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Aki Lukman dan Ketua Kelompok Kerja Lelang Pengadaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan Jl Supomo Kota Yogyakarta Baskoro Ari Wibowo.

Baca Juga: OTT Proyek Rp8 M, KPK Segel Ruang di Dinas PU Yogyakarta

Seperti ucapannya sehari sebelumnya, Haryadi berkata agar kejadian ini menjadikan seluruh jajaran Pemkot Yogyakarta mawas diri dan berhati-hati. Ia juga meminta jajaran Inspektorat Pemkot Yogyakarta untuk terus berkoordinasi dengan KPK, terutama tentang kelanjutan proyek rehabilitasi saluran air hujan itu.

Pasalnya, Pemkot Yogyakarta membutuhkan ketetapan hukum dari KPK boleh tidaknya melanjutkan proyek itu di tiga titik di Kecamatan Umbulharjo, yakni Jalan Supomo, Jalan Babaran, dan Kampung Celeban,

“Pemkot Yogyakarta saya pastikan selalu siap untuk melanjutkan proyek, tinggal kapan dikerjakan. Kami sepenuhnya menunggu petunjuk dari KPK. Yang pasti saat dilanjutkan nanti, kami buka lelang ulang untuk dapatkan kontraktor baru,” katanya.

Akibat OTT ini, proyek gorong-gorong pun berhenti hingga meninggalkan lubang di jalan. Sejumlah warga pun merasa tidak nyaman karena lubang itu. Atas kondisi ini, Haryadi meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan rekayasa untuk menormalkan batas jalan, menutup lubang, dan melepas tali agar bisa dilalui.

“Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak salah. Program ini dibentuk untuk mengawasai dan mengantisipasi korupsi. Oknumnya saja yang salah,” ujar Haryadi.

Baca Juga: Saat Kena OTT KPK, Jaksa ES Izin Temani Anak Sakit

Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menerangkan proyek rehabilitasi saluran air hujan senilai Rp8,3 miliar. DInas PUPKP akan melakukan audit bersama inspektorat dan konsultan manajemen.

“Selanjutnya kami akan mengaudit dulu tentang berapa persen fisik yang sudah dikerjakan dari total kontrak dan bagaimana nanti jaminan uang muka dari kontraktor yang sudah disetorkan. Dari sana langkah selanjutnya akan kami tentukan kemudian,” jelasnya.

Kepala Bidang Badan Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Yogyakarta Sukadarisman menyatakan pihaknya sudah memenuhi semua prosedur dalam proses lelang. Menurutnya, setiap kontraktor telah lulus administrasi, lulus teknis, lulus kualifikasi, dan terakhir lulus di nilai penawaran.

“Ketika dinyatakan sebagai pemenang, nama kontraktor kami sampaikan ke Dinas PU untuk koordinasi soal pengerjaan,” katanya.

Mengenai pemeriksaan Baskoro oleh KPK, Sukadarisman menganggap hal itu wajar saja. Menurut dia, Baskoro adalah pejabat pembuat komitmen atau panitia lelang yang paham prosedur lelang.