Tanjungpinang, Gatra.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kabupaten Bintan di Polres Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (21/8). Mereka membahas nasib pencari suaka yang beberapa waktu lalu berunjuk rasa.

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kemenkopulhukam, Chairil Anwar, mengatakan rapat itu membahas langkah-langkah penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengungsi di Tanjungpinang dan Batam beberapa waktu lalu.

"Aksi itu bisa menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Makanya dirasa perlu mengambil langkah-langkah prefentif juga hukum," katanya kepada Gatra.com usai rapat.

Lebih jauh Chairil menyebut, dalam penanganan pengungsi itu, diperlukan pembentukan satgas, khususnya di Kabupaten Bintan dan di Kota Batam serta perlu didukung oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

"Itu untuk penanganannya saja. Sebab permasalahan terkait tuntutan para pengungsi merupakan tanggungjawab Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Bukan tanggungjawab pemerintah pusat atau daerah," katanya.

UNHCR kata Chairil mengaku kalau dinamika global dan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi telah membikin negara penerima pengungsi menurunkan kuota resettlement. Ini kemudian menyulitkan penerimaan pengungsi asal Indonesia ke negara penerima.

"Lantaran itulah kami akan mendorong UNHCR melakukan upaya-upaya supaya negara penerima bisa meningkatkan kouta penerimaan para pengungsi tadi," katanya.

Reporter: Fathur Rohim