Jakarta, Gatra.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk meningkatkan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program double degree.

Program double degree tersebut akan mengirimkan ASN pilihan dari seluruh lembaga untuk melaksanakan studi di dalam dan luar negeri, guna meningkatkan kualitas mereka dalam mendukung reformasi birokrasi. Empat universitas yang berasal dari dalam dan luar negri sudah dipilih dalam program double degree ini.

Baca juga: Pengembangan SDM jadi Kunci Strategi Pariwisata 4.0

“Perguruan tinggi yang dilibatkan untuk program ini adalah Universitas Indonesia dan Univesitas Hasanudin sebagai representasi ASN di wilayah barat dan timur. Sementara Victoria University of Wellington dan University of Melbourne setuju untuk terlibat dalam program ini,” kata Sekretaris Kemenpan-RB, Dwi Wahyu Atmaji di The Westin, Jakarta, Rabu (21/8).

Nantinya, para ASN yang terpilih akan menjalani masa studi satu tahun di dalam negeri dan satu tahun di luar negeri. Untuk studi di dalam negeri, akan berfokus pada muatan lokal (local content) mengenai birokrasi di dalam negeri, sementara studi di luar negeri akan berfokus tentang perkembangan administrasi negara dan reformasi birokrasi dunia.

Menteri PANRB, Syafruddin, mengatakan, ini merupakan aksi awal dari grand desain reformasi nasional sesuai dengan visi Indonesia 2045 mendatang. Menurutnya, sumber daya manusia aparatur negara, bahkan di sektor swasta pun perlu mengubah diri untuk pembangunan tersebut.

“Saat ini semua negara di dunia melakukan lompatan besar, mengubah tata kelola pemerintahannya, juga melakuka terobosan dan inovasi besar untuk fungsi pemerintahan. Sesuai dengan pidato Presiden, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, reformasi birokrasi ini jadi prioritas,” ujarnya.

Baca juga: Membangun SDM Sebagai Pilar Gerakkan Pembangunan

Syafruddin mengimbau kepada seluruh pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk segera menyiapkan ASN masing-masing. Dia mengatakan, dari pihak LPDP sudah menyiapkan alokasi untuk ASN yang lolos program tersebut. Namun, Syafruddin berharap jumlah yang lolos dapat maksimal.

“Dulu LPDP sudah menyiapkan untuk 100 orang, tapi yang lulus dari Polri saat itu cuman 13, kan sayang kalau gitu,” katanya.