Jakarta, Gatra.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Aria Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional PERTUNI yang dihadiri lebih dari 500 penyandang tunanetra dari seluruh Indonesia, menegaskan agar para penyandang tunanetra bisa mandiri dan berdaya dengan berwirausaha.
"Melalui seminar dan Rakornas ini, kita pikirkan bersama hal yang kita prioritaskan 5 tahun kedepan sehingga kehidupan tunanetra dapat meningkat kesejahteraannya jadi bagian dari kemajuan Indonesia," kata Aria dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Pertuni di Hotel Mega Anggrek, Jakarta Barat, Rabu (21/8).
Beberapa tahun belakangan, Aria mengatakan DPP Pertuni fokus mendorong kemajuan wirausaha di kalangan tunanetra, diantaranya dengan menyediakan pelatihan-pelatihan bagi tunanetra seperti pre-employment soft skill training.
"DPP Pertuni melihat persoalan tunanetra di Indonesia dari kacamata yang komprehensif, akar permasalahan yang dihadapi sangat komplek, jangan sibuk memikirkan masalah tapi memikirkan solusi," tandas Aria.
Aria juga mengungkapkan terimakasih kepada Ketua Dewan Pembina Pertuni Bob Hasan yang menjadi inspirasi dan mendorong para tunanetra untuk mandiri melalui wirausaha.
Rakornas yang berlangsung selama 2 hari dan dihadiri perwakilan dari 34 Provinsi tersebut dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pembina Pertuni Bob Hasan dilanjutkan dengan seminar wirausaha.
Seminar Wirausaha menghadirkan para tunanetra yang sukses dengan wirausaha dan pekerjaannya masing-masing untuk menceritakan pengalaman suksesnya dan menjadi inspirasi pada tunanetra lainnya.
Diantaranya yakni Sumadi sebagai tunanetra mitra Massage Online, Aryani Sri Ramadhani, mahasiswa tunanetra Universitas Pamulang sekaligus pengusaha Ayam Geprek, serta Andi Setiawan praktisi internet marketing yang membesarkan usaha katering keluarga.
Seminar juga akan menampilkan dua orang ketua Pertuni Daerah, Yaitu Fitri Nugrahaningrum, S.Pd, M.SI dari propinsi Nusa Tenggara Barat dan Agus Palsa dari propinsi Sumatra Selatan, yang berhasil membangun usaha untuk kemandirian Pertuni Daerah yang dipimpinnya.