Semarang, Gatra.com - Masalah relokasi pedagang kaki lima di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) belum selesai. Hal itu dituding sebagai penyebab molornya pengerjaan proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur.

Kepala BBWS Pemali Juana, Ruhban Ruzziyanto mengatakan permasalahan sosial menjadi beban berat dalam pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) itu. Proyek itu pun meleset dari target 2018 yang sebetulnya bisa diselesaikan.

"Normalisasi ini harusnya bisa rampung Desember 2018 lalu, tapi kendala PKL yang belum direlokasi menjadi terhambat," katanya, di Semarang, Selasa (20/8).

Molornya pengerjaan proyek normalisasi BKT, lanjut Ruhban, mengakibatkan pemerintah pusat akhirnya melakukan rasionalisasi anggaran proyek normalisasi BKT untuk dialihkan ke daerah yang perlu perceparan pembangunan.

"Dikhawatirkan dana tidak terserap, akhirnya dialihkan ke daerah-daerah yang perlu percepatan. Proyek normalisasi BKT berjenis multiyears, dengan pengerjaan mulai Desember 2017 sampai Desember 2019 ini," katanya.

Ruhban berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera melakukan relokasi para PKL yang masih bertahan di bantaran sungai agar proyek normalisasi dapat segera dilanjutkan.

"Apalagi cuaca saat ini sangat mendukung untuk dilakukan percepatan sebelum memasuki musim penghujan," ucapnya.

Dari pantauan Gatra.com di lokasi, sepanjang Jalan Barito sudah bisa dikerjakan dan sudah dibangun bantaran yang lebih lebar dan kuat. Kios PKL juga sudah bersih dan terpasang pagar parapet beton pembuatan di sisi jalan raya.

Sementara, memasuki Jalan Rejosari dan Bugangan sampai pada  jembatan Barito di arteri Soekarno Hatta masih berdiri  kios-kios PKL. Sesekali diantara bangunan PKL juga sudah berdiri parapet beton pembatas dari proyek normalisasi.

Beberapa proyek yang harus dikebut, Ruhban menyebut harus segera dibangun parapet di beberapa titik yang masih ditempati PKL. Hal itu harus segera dikerjakan agar memasuki musim hujan jika ada luapan air tidak memasuki pemukiman warga.

"Saat ini sembari menunggu relokasi PKL kami mengeruk sedimentasi sungai," katanya.

Informasi yang didapat jika batas relokasi PKL pada 25 Agustus 2019 untuk pindah menempati Pasar Klithikan Penggaron dan relokasi sementara di Pasar MAJT. Lewat dari batas itu, Pemkot Semarang akan bertindak tegas untuk memindah secara paksa.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fravarta Sadman mengatakan, saat ini masih ada 95 PKL yang masih bertahan di bantaran BKT di Kelurahan Bugangan dan Rejosari.

"Surat peringatan meninggalkan bantaran sungai sudah kami sampaikan. Tapi mereka enggan pindah karena meminta ukuran kios yang lebih besar," katanya.

Permintaan tersebut, kata Fravarta tidak bisa dikabulkan lantaran akan menimbulkan kecemburuan bagi PKL lainnya yang sudah direlokasi.

"Pasti kami akan rapat kembali dengan pedagang agar menemukan kesepakatan sehingga proyek normalisasi BKT segera terselesaikan sesuai target," katanya.