Jakarta, Gatra.com - Tobacco Control Advocate dari FAKTA, Tubagus Haryo mengatakan, ada kepentingan politik dalam mengatur regulasi produksi iklan, sehingga keluar kebijakan diskon rokok di Indonesia. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan, ada karakter birokrasi serta ego sektoral di dalamnya.

"Ada berbagai macam kepentingan politik dalam pengaturan regulasi terkait rokok. Dimana tarik-menarik politiknya sangat tinggi, serta [terdapat] ego sektoral di dalamnya. Bahkan saat ada larangan [dari] Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk iklan rokok di media, hanya berlaku satu sampai dua hari saja," katanya dalam diskusi media bertajuk "Ironi Diskon Rokok Di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia" di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Atas dasar itulah, Tubagus mengatakan, perlu ada wasit yang tegas untuk menangani persoalan rokok. Sebab, antarkementerian masih saling mensinergikan aturan agar tercipta regulasi selaras. 

"Perlu ada pembicaraan khusus di kabinet dan merangkul seluruh kementerian. Untuk sama-sama membentuk regulasi [yang] jelas tentang rokok. Mulai dari produksi hingga iklan diskon, sehingga tidak ada lagi penegasian aturan antara satu kementerian dengan yang lain. Seperti yang terjadi antara Kemenkes, yang bermaksud mengurangi penyakit anak akibat rokok. Sedangkan Kemenperin bertujuan meningkatkan produksi dan pemasukan negara," katanya. 

Menurutnya, bila kondisi ini terus berlanjut, maka tujuan Jokowi untuk menciptakan sumber daya manusia unggul, tidak akan tercapai. Iklan dan diskon, serta produksi rokok yang masif, membuat harga rokok menjadi murah. Mudah untuk dibeli siapa pun, termasuk anak-anak sebagai calon penerus bangsa.