Jakarta, Gatra.com - Perebutan pucuk pimpinan di MPR RI sempat menghangat usai pemilihan legislatif berlangsung. Partai politik yang lolos Pileg seperti PDIP, PKB, Golkar hingga Gerindra masuk dalam pusaran diskursus soal siapa yang pantas duduk sebagai pemimpin. 

Belum reda diskursus soal itu, wacana kemudian berubah. Kali ini tentang penambahan kursi MPR RI yang sebelumnya berjumlah tujuh orang. 

Membaca polemik ini, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, untuk penambahan jajaran pimpinan MPR RI tentu menimbulkan kesan hanya bagi-bagi jabatan saja.

Namun disisi lain, dengan diakomodirnya semua fraksi partai politik di MPR RI maka tidak hanya kepentingan politik praktis yang dibahas melainkan hal yang lebih substansial. 

"Yang dibutuhkan sekarang hal yang sifatnya bukan politik praktis tapi sifatnya melebihi politik praktis. Nah, itu kan tidak ada tempat bertemunya (Di Porsi MPR RI saat ini), yang melibatkan semuanya, katakanlah posisi equal. Kalau ada pimpinan MPR, ada fraksi MPR, kalau fraksi yang enggak dapet kan posisinya menjadi tidak equal," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8). 

Arsul menambahkan, politik nasional atau soal strategis kenegaraan saat ini harus lebih kondusif. Salah satu upaya agar itu terealisasi adalah ruang untuk power sharing lewat MPR RI. Ada dua opsi, selain tawaran penambahan 10 orang di kursi pimpinan MPR RI. 

Pertama, kembali seperti tahun 1999 dimana setiap fraksi partai politik memiliki wakil di pimpinan MPR RI atau yang kedua bertambah menjadi delapan orang. 

"Tapi kalau kembali ke yang delapan berarti kan ada dua yang tidak akan mendapat. Inilah saya kira, di antara partai itu sedang berkomunikasi lah, berdiskursus juga. Mungkin ada partai atau fraksi yang berpandangan tidak perlu, udahlah gausah ditambah, memandang itu bagi-bagi jabatan. Ya kita liat saja nanti, ketika itu mayoritas mengatakan apakah dia tetap konsisten apa tidak dengan pandangan itu," demikian Arsul.