Jakarta, Gatra.com - Permasalahan pengelolaan energi baru terbarukan (EBT) dinilai belum terakomodir secara optimal dalam naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT. 

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring mengatakan perlu evaluasi besar-besaran naskah RUU EBT. Mulai dari persoalan pengawasan, evaluasi proyek, dan inventarisasi data terkait dengan potensi daerah.  

"Kemudian regulasi yang ada belum optimal menciptakan iklim investasi EBT yang kondusif bagi investor, termasuk terkait harga dan insentif," ujar Raynaldo, Selasa (20/8). 

Selain itu, ICEL menyoroti  tumpang tindih aturan dan peran pusat dan daerah dalam pengelolaan EBT. Sehingga naskah RUU EBT masih jauh dari harapan. 

Presiden Jokowi mengapresiasi respon cepat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyikapi tantangan yang dihadapi daerah, salah satunya adalah terkait EBT. 

DPD menginisiasi  RUU EBT, yang saat ini dengan dibahas di Komisi VII DPR bersama pemerintah.