_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru,Gatra.com - Alokasi dana bantuan keuangan desa (Bankeudesa) harus mendapatkan pengawalan ekstra. Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini mengupayakan dana bankeudesa senilai Rp200 juta dalam APBD Perubahaan 2019.
Menurut anggota banggar DPRD Riau, Firdaus, alokasi dana itu dipastikan akan diakomodir dalam APBD P 2019. Pasalnya, Bankeudesa merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur Riau, Syamsuar.
"Ini kan tujuanya bagaimana sebuah desa dapat mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki. Dana Rp200 juta itu dititipkan di BUMDes sehingga harus dilihat secara seksama kerja BUMDes nya," katanya kepada Gatra.com, Senin (19/8).
Kata Firdaus, sejumlah desa kini sedang kebingungan memikirkan jenis usaha yang dapat dikembangkan di desa. Meski begitu umumnya perangkat desa sudah berencana membuka usaha seperti jualan sembako.
"Masih bingung. Namun rata-rata pada mau jual minyak melalui Pertamini, sembako dan gas. Di luar tiga hal itu, aparatur desa melalui BUMDes masih memikirkan jenis usaha," tambahnya.
Sokongan Bankeudesa Pemprov Riau kian memperkuat aliran dana pada pemerintahan desa. Unit pemerintahan terkecil ini juga telah lama mendapatkan bantuan dana langsung dari negara melalui APBN.
Sementara itu Kasi Peningkatan Aparatur Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau, Yorin Effendi, mengungkapkan persoalan desa saat ini juga berkutat kepada upaya membangun desa dari sisi aparatur. Bahkan pembangunan dari sisi aparatur, juga bisa berdampak terhadap menggeliatnya perekonomian di desa.
"Sebenarnya aparatur desa bisa saja mengundang enterpreneur untuk memberikan bimbingan atau pencerahan kepada masyarakat setempat. Namun ini tergantung pada inisiatif masing-masing desa dan tentu juga pola pikir perangkat desa," katanya.
