Khartoum, Gatra.com - Koalisi oposisi dan dewan militer yang berkuasa di Sudan menandatangani perjanjian akhir mengenai pembagian kekuasaan pada Sabtu (17/8). Perjanjian tersebut membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan peralihan usai penggulingan kekuasaan pemimpin Sudan Omar al-Bashir yang telah lama berkuasa di negara tersebut.

Dilaporkan Reuters, puluhan ribu massa dari berbagai usia turun ke jalan-jalan di Ibu Kota Khartoum untuk merayakan peristiwa bersejarah tersebut. Sebagian besar masyarakat merayakannya di lapangan Freedom Square yang sebelumnya bernama Green Square. Lokasi itu dikenang sebagai tempat demonstrasi sekaligus penolakan atas pemerintahan Bashir.

Stabilitas di Sudan, negara yang selama ini berjuang dengan krisis ekonomi dianggap sangat penting bagi kawasan bergejolak konflik di wilayah Afrika hingga ke Mesir dan Libya.

Sementara itu, Dewan Militer Peralihan (TMC) telah menjalankan kekuasaan di Sudan sejak April saat militer menghempaskan Bashir.

Omar al-Bashir terguling dari kursi kekuasaannya setelah gelombang unjuk rasa berlangsung selama berbulan-bulan untuk menentang kepemimpinannya. Puluhan pengunjuk rasa tewas pada aksi protes tersebut.

TMC dan koalisi oposisi utama yang dikenal sebagai Kekuatan Kebebasan dan Perubahan (FFC) telah berbulan-bulan merundingkan pembagian kekuasaan tersebut.

Jenderal Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo yang juga wakil kepala TCM, serta perwakilan FFC, Ahmad al-Rabie menandatangani awal perjanjian tersebut pada 4 Agustus dan puncak perjanjian diteken pada Sabtu, 17 Agustus.

Acara penandatanganan itu dihadiri sejumlah tokoh penting di kalangan regional dan internasional seperti Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir, dan perwakilan dari Mesir hingga Uni Emirat Arab.

"Saya mengundang semua orang untuk membuat hari ini sebagai langkah baru dalam mengatasi kepahitan masa lalu dan melihat ke masa depan," kata Kepala Dewan Militer Sudan, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dilansir Reuters (17/8).

"Periode mendatang akan menjadi ujian bagi kami, tidak ada yang akan dikecualikan," ujar tokoh oposisi terkemuka Sadiq al-Mahdi. Ia mengatakan semua warga Sudan berhak meluapkan kegembiraan atas peristiwa itu. "Kami akan membuka pintu bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam perayaan Sudan," ucapnya.

Pembentukan penuh dewan berdaulat baru akan diumumkan pada hari ini, Minggu (18/8). Dewan tersebut akan menjalankan pemerintahan Sudan selama periode transisi tiga tahun menjelang pemilihan umum.