Jakarta, Gatra.com - Pro Jokowi (PROJO) menolak keras wacana mengembalikan pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) seperti pada era Orde Baru (Orba). Pengembalian pemilihan presiden oleh MPR tidak baik bagi demokrasi di Indonesia.

"Wacana itu puritan, terbelakang, dan tidak produktif bagi perkembangan dan kemajuan demokrasi. Jika Pilpres dilakukan MPR, itu sama saja dengan merampas dan merampok Hak Rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Kami pasti tegas menolaknya," ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PPROJO di Jakarta, Sabtu (17/8 ).

Menurut Budi, wacana mengembalikan Pilpres kepada MPR sangat merendahkan kecerdasan rakyat. Pasalnya, proses demokrasi termasuk dalam memilih pemimpin membuat rakyat semakin cerdas.

"Pilpres 2014 dan 2019 telah menghasilkan pemimpin rakyat. Pemimpin yang bertekad mengabadikan dirinya untuk rakyat," katanya.

Bukan hanya itu, lanjut Budi, dari proses demokrasi juga banyak menghasilkan pemimpin yang baik di daerah atau kepala daerah) dari hasil demokrasi yakni rakyat memilih langsung kandidat yang diinginkannya untuk memimpin daerahnya.

"Banyak tokoh dan pemimpin daerah yang baik pun berasal dari proses pemilihan langsung oleh rakyat. Jangan ciderai, sakiti, dan rendahkan hati dan pikiran rakyat," ujarnya.

Meski demikian, Budi yang juga mendapuk Dewan Penasehat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), ini menyampaikan, memang harus terus memperbaiki proses pilpres agar pemilihan presiden dan wakilnya di masa mendatang jauh lenbih baik.

"Proses Pilpres ke depan memang harus ada perbaikan di sana- sini. Tapi wacana dipilih oleh MPR sangat menyesatkan. Jangan dikebiri, dipasung, dan dirampas hak-hak dan kedaulatan politik rakyat," ujarnya.

Menurutnya, sirkulasi dan suksesi kepemimpinan nasional harus tetap melibatkan rakyat tanpa terkecuali. "Kami akan bergerak melawan gagasan-gagasan yang menghancurkan demokrasi dan mengebiri hak-hak rakyat," kata mantan Aktivis UI 98 ini.