Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo meminta pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota untuk mengevaluasi setiap perkembangan desa dan kelurahan. Selain itu ia juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan pengisian dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan agar penyelenggaraan pemerintah dapat lebih optimal dan terarah. 

"Imbauan ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Anggaran Pendapan Belanja Daerah tahun 2020 untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pengalokasian anggaran untuk melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta profilnya. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat lebih optimal dan terarah, ujar Hadi saat dihubungi Gatra.com, Jumat (16/8). 

Ia menyebutkan pada 28 Mei lalu Indonesia berhasil meningkatkan daya saingnya dari peringkat 41 menjadi peringkat ke 32, salah satu faktornya karena ada sinergitas antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, dirinya menekankan agar setiap desa dan kelurahan melakukan updating data dan informasi secara akurat dan berkesinambungan.

"Saya yakin bahwa data profil desa/kelurahan yang valid akan mampu mengakselerasi dan memperkuat pencapaian daya saing Indonesia, katanya. 

Menurutnya evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan tersebut akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
 
"Evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah pintu menuju rumah besar; janji kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pintu ini sebagai ajang terealisasinya harapan pemerintah terhadap implementasi kebijakan pembinaan pemerintah desa dan kelurahan," tutupnya.