Jakarta, Gatra.com - Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan, apabila Amandemen UUD 1945 dilakukan atas dasar kepentingan politik, malah akan merusak bangsa Indonesia.

"Dokumen konstitusi itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk berubah, menyesuaikan dengan perkembangan jamannya. Tetapi kalau kemudian diubah secara serampangan, diubah atas dasar kepentingan politik praktis, kepentingan politik tertentu, ini justru akan merusak," katanya di Jakarta, Jumat (16/8).

Menurutnya, apabila GBHN dihidupkan kembali, MPR akan menjadi lembaga tertinggi negara. Hal itu, lanjutnya, sangat tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

"Dulu kita mengenal MPR sebagai lembaga tertinggi negara, problem ketatanegaraan dulu itu kan sebenarnya isunya adalah soal MPR dan Kepresidenan tidak saling kontrol. Oleh karena itu, ide menyetarakan lembaga merupakan bagian untuk mendorong check and balance satu lembaga dengan lembaga yang lain," jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, jika presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, demokrasi di Indonesia akan terpangkas. Menurutnya, isu menghidupkan kembali GBHN ini ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik.

"Jangan-jangan dengan adanya GBHN ini, justru akan dijadikan ruang untuk menyandera presiden pilihan rakyat. Presiden memang pilihan rakyat, tapi MPR berhak untuk memberhentikan karena misalnya tidak menjalankan haluan negara," kata Veri.

Menurutnya, sistem pemilihan secara langsung saat ini merupakan pilihan terbaik. Pasalnya, dengan adanya sistem pemilihan saat ini, demokrasi Indonesia sangat dirasakan masyarakat.

"Tidak ada alasan untuk mengubah sistem pemilihan secara langsung sekarang ini. Melalui sistem inilah yang menurut saya membuka ruang dalam demokrasi kita," tuturnya.