Jakarta, Gatra.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM),  SETARA Institute mengkritisi Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dihadapan Sidang Tahunan MPR dan di depan DPR-DPD, di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (16/8).

Ketua SETARA, Hendardi menyampaikan, ada dua poin penting yang perlu disoroti. Pertama, seputar pemajuan isu Hak Asasi Manusia. Menurut Hendardi, Jokowi tidak menyampaikan visi progresif pemajuan HAM serta pengentasan sejarah kelam pelanggaran HAM masa lalu.

Kedua, Hendardi berujar, penguatan ideologi bangsa yakni Pancasila, berkontribusi dalam mengentaskan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Selain itu, sebagai ancaman nyata bangsa Indonesia.

Maka dari itu, Hendardi mengusulkan beberapa saran untuk Jokowi dalam memilih menteri yang tepat untuk mengatasi poin HAM, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum yang tak begitu ditekankan.

"Jokowi bisa mengatasinya dengan memilih pembantu-pembantu di bidang hukum dan HAM yang visioner, berintegritas, dan progresif," jelas Hendardi saat dikonfirmasi Gatra.com, Jumat (16/8).

Kemudian, poin komitmen penghapusan intoleransi-radikalisme perlu menjadi variabel penentu dalam memilih menteri kabinet baru, sehingga menteri yang terpilih bisa meninternalisasikan Pancasila dan ikut membudayakan Pancasila ke direksinya

"Termasuk memilih pejabat-pejabat kunci di pemerintahan, BUMN, dan lain sebagainya, yang memiliki akses pada pengelolaan sumber daya ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia," tuturnya.