Jakarta, Gatra.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menangkap sinyal lain dibalik wacana dihidupkannya lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Imbas dari ini adalah dominanya partai politik yang pernah ada di rezim orde baru. 

Menurut Ray, hadirnya GBHN akan merubah alur pertanggungjawaban presiden yang hanya pada MPR. Bahkan, presiden tidak perlu memikirkan suara publik.

"Selama dia (presiden) pegang partai, dia bisa bertindak apapun selama partai ini tidak marah sama dia. Jadi orde baru dalam pengertian total itu tidak. Tapi mungkin sebagian dari pengabaian, tidak berkesesuaian dengan keinginan publik itu akan terjadi kalau GBHN ini dibuat oleh MPR," tegas dia dalam diskusi di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat (16/8). 

Baca Juga: Pengamat: GBHN Adalah Kepentingan Politik PDIP

Efek lain adalah janji politik yang pernah disampaikan presiden ke masyarakat. Menurut dia, janji ini bisa saja diabaikan karena hanya diatur dalam UU.

"Sementara janji politik itu hanya ada di Undang-undang. Kan membuat visi misi itu hanya dimuat oleh undang-undang, tidak diatur oleh konstitusi. Sementara GBHN itu diatur oleh konstitusi dan GBHN tentu saja lebih tinggi daripada Undang-Undang," jelasnya.

Dengan ini, tambahnya, MPR akan otomatis menjadi lembaga tertinggi negara. MPR akan memiliki kekuasaan dan kewenangan paling tinggi dari lembaga negara lainnya.

Baca Juga: Menakar Sisi Positif dan Negatif Penerapan GBHN

"MPR itu dengan sendirinya akan menjadi lembaga tertinggi negara, sekarang ini kan lembaga dengan kewenangan tertinggi. Lembaga negaranya sih sama, tapi dengan kewenangan tertinggi. Kalau nanti, kewenangan dan lembaganya menjadi tertinggi, karena dia yang membuat GBHN sebagai haluan, yang menjadi dasar pijakan bagi DPR dan presiden untuk melangkah," ungkapnya.