Jakarta, Gatra.com - Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, mengatakan, defisitnya neraca dagang Indonesia akibat impor migas itu perlu dikoreksi. Menurutnya, perbandingan ekspor dan impor di sektor migas harusnya dilakukan secara tahun per tahun.

Djoko di Gedung Migas, Jakarta, Jumat (16/8), menyampaikan, untuk membuat neraca perdagangan migas mengalami surplus adalah hal yang dapat dilakukan. Caranya, dengan berhenti impor bahan bakar dan mengeskpor gas yang dimiliki, meski tentu ada risikonya.

Baca juga: Neraca Perdagangan 2018 Jeblok akibat Migas

“Kalau hanya untuk memperbaiki neraca perdagangan, kita ekspor saja semua gasnya.Tapi risikonya apa kalau semua gas dieskpor? Pabrik pupuk tutup, pabrik petrokimia tutup, akhirnya semua produk petrokimia kita impor. Mau begitu?” katanya.

Menurut Djoko, seperti yang tercantum pada PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sumber daya energi yang ada tidak hanya dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, namun juga sebagai pembangunan nasional.

“Lapangan pekerjaan itu nanti pada enggak ada kalau kita cuman fokus untuk ekspor saja. Kan karena dimanfaatkan untuk pembangunan sekarang kita punya lapangan pekerjaan untuk pabrik pupuk, pabrik petrokimia, pembangunan jaringan gas,” ujar Djoko.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan ekspor migas pada Juli 2019 mengalami kenaikan sebesar 23% atau seniali US$169,7 juta. Sementara untuk total nilai impor migas bulan Juli 2019 mengalami penurunan sebesar 4% atau senilai US$55,4 juta.

“Data ini dari BPS loh ya. Jadi saya kira pemberitaannya itu harus lebih berimbang. Kita punya catatan yang positif tolong disampaikan juga ke masyarakat. Dari Juni 2019 ke Juli 2019 ini ada kenaikan 31,02% dari US$0,74 miliar ke US$1,61 miliar. Ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” kata Djoko.

Baca juga: Jokowi Sindir Ibu-ibu Sosialita Penggemar Barang Impor

Kementerian ESDM, saat ini juga sedang berupaya mengontrol impor migas dengan salah satunya penggunaan kompor listrik. Selain itu, program B20 yang direncanakan akan ditingkatkan ke B30 dan B50 pada akhir tahun 2019, secara bertahap akan ditingkatkan ke B100.

Menurut Djoko, pengembangan biodiesel tersebut akan mengurangi impor solar karena digantikan oleh biodiesel yang diproduksi dalam negeri.