Jakarta, Gatra.com - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan terus mendukung penguatan sistem presidensial di Indonesia. Salah satunya dengan tidak ikut 'cawe-cawe' dalam penentuan Kabinet Kerja Jilid II. 

Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno menegaskan penentuan menteri dan kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)

"Kita menghormati hak prerogatif presiden untuk menetapkan target yang ingin dicapai dalam periode pemerintahannya yang kedua ini," ujarnya kepada Gatra.com, di Komplek DPR/MPR RI, Jakarta (16/8).

PDIP meyakini Jokowi sangat serius menyusun platform struktur kabinet agar memilih Menteri yang bisa menerjemahkan visi misi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.  

"Struktur kabinet yang akan membantu presiden menyukseskan target pencapaian pemerintahan," kata Anggota Komisi XI ini.

Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menegaskan partainya tidak membedakan latar belakang menteri yang akan masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II. Baik itu profesional dan nonprofesional.

Menurut Hasto, yang terpenting para pembantu presiden memiliki leadership sehingga bisa menerjemahkan keinginan dan visi presiden. Di samping, harus memahami apa kehendak rakyat.

"Jadi apa yang dikatakan Jokowi terkait Menteri, kami mendukung " ucapnya. Namun terkait komposisi, itu akan dilakukan dialog para Ketum Parpol," pungkasnya.