Jakarta, Gatra.com - CEO Indobamboo, Arief Rabik mengatakan, pihaknya masih mengajukan izin lahan konsensi kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 2.000 hektar. Ia menuturkan, nantinya lahan itu akan ditanami pohon bambu dan dikelola menjadi produk hasil masyarakat setempat.

"Sampai saat ini, kami masih mengajukan izin untuk lahan konsensi seluas 2.000 hektar per desa bambu dan lokasinya berada di Lombok Tengah, Sumbawa, Bali, Kalimantan Tengah, dan Flores. Mudah-mudahan 1-2 tahun izin sudah keluar dan benih yang sudah ditanam untuk jadi bambu setinggi lima meter akan segera ditransplasikan," katanya usai ditemui dalam diskusi "Pojok Iklim" di Manggala Wanabhakti KLHK, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Sementara itu, Indobamboo menargetkan akan menginisiasi 100 desa bambu, namun hingga saat ini baru terinisiasi 14 desa bambu yang sedang diajukan izin lahan konsensinya. Arief mengatakan, salah satu hambatan yang dialami adalah kurangnya kepercayaan diri dari masyarakat bahwa izin lahan konsensi akan diberikan oleh Dirjen Perhutsos dan Kemitraan Lingkungan KLHK.

"Salah satu hambatan yang dialami adalah masyarakat lokal kurang percaya diri bahwa izin akan diperoleh, sehingga solusi yang bisa kami berikan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk saat ini, Arief menambahkan, Indobamboo masih bersifat agregator di mana pihaknya menerima produk jadi dari sebuah perusahaan dan nantinya dipasarkan oleh Indobamboo ke Belanda dan Amerika Serikat, dan sebagian didistribusikan ke Bali dan Jakarta. Total barang jadi yang telah dipasarkan oleh Indobamboo sebanyak 2.000-3.000 ton.