Kuala Lumpur, Gatra.com - Kabinet Malaysia akan membahas soal tempat tinggal permanen pengkhotbah Islam asal India, Zakir Naik. Hal itu disampaikan oleh salah satu menteri yang percaya Ustadz itu harus kembali ke India untuk menghadapi tuduhan pencucian uang dan pidato kebencian. 

Seperti dilansir Reuters, Rabu (14/8) Naik yang telah tinggal di Malaysia selama sekitar tiga tahun mendapat kecaman atas komentarnya baru-baru ini bahwa umat Hindu di negara Asia Tenggara memiliki "hak 100 kali lebih banyak" daripada minoritas Muslim di India. 

Ras dan agama adalah masalah sensitif di Malaysia, di mana 60% dari 32 juta penduduknya menganut agama Islam. Sedangkan, sisanya terdiri dari etnis Cina dan India, yang sebagian besar beragama Hindu.

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M. Kulasegaran mengatakan, komentar Naik bisa bertujuan untuk menciptakan celah di negara multi-ras sehingga ia bisa memenangkan hati umat Islam.

Dia mengatakan, Naik tidak pantas mendapatkan status sebagai penduduk tetap dan masalah itu harus segera dibahas oleh Kabinet Malaysia. Naik telah berulang kali menolak tuduhan yang ditujukan kepada dirinya oleh pemerintah India. 

"Pujian saya kepada pemerintah Malaysia untuk perlakuan Islam dan adil terhadap minoritas Hindu sedang diputarbalikkan dan salah kutip untuk memenuhi keuntungan politik dan menciptakan keretakan komunal," katanya dalam sebuah pernyataan kepada wartawan, Rabu.

Kantor berita Malaysia, Bernama mengutip Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mengatakan, Naik tidak dapat dikirim kembali ke India karena "takut akan dibunuh" di sana. 

"Jika ada negara lain yang ingin memilikinya, mereka dipersilakan," katanya, dikutip Bernama.

Asosiasi Patriot Nasional, sekelompok veteran militer dan polisi Malaysia juga mengecam komentar Naik. Mereka mengatakan bahwa banyak etnis India yang berada di Malaysia telah bertugas di pasukan keamanan negara itu.

India melarang Yayasan Penelitian Islam milik Zakir Naik pada akhir 2016 lalu, yang dianggap telah mendorong dan membantu para pengikutnya untuk mempromosikan rasa permusuhan, kebencian atau niat buruk antar komunitas dan kelompok agama yang berbeda.