Bandung, Gatra.com- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengomentari dominasi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di susunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar periode 2019-2024. Mengingat, kedua partai tersebut berlawanan secara politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.

Ridwan Kamil mengatakan, tidak ada lagi istilah pilgub, pileg maupun pilpres. Itu menyusul usainya pesta demokrasi dan terpilihnya susunan wakil rakyat untuk periode lima tahun ke depan.

"Jangan membahas lagi urusan masalah yang lalu," ucap Ridwan Kamil setelah penyerahan salinan Surat Keputusan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jawa 2019 di Kantor KPU Provinsi Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (14/8).

Baca juga: Raih 21 Kursi di DPRD Jabar, PKS Siap Kritik Keras Pemprov

Emil -sapaan Ridwan Kamil- menilai, saat ini saatnya seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama. Bahkan dia juga mengaku siap mendapatkan kritikan bilamana kebijakannya dianggap tidak prorakyat.

Orang nomor satu di Jawa Barat ini pun mengatakan, semua pihak boleh mengkritisi segala bentuk kebijakan yang digaungkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Artinya, tidak hanya dari Partai Gerindra dan PKS saja.

"Tidak hanya dua partai, mau kritikan dari partai pengusung bukan pengusung dari mayarakat dan dari manapun selama itu mengkritik membangun itu sangat dibutuhkan," katanya.

Baca juga: Wajah Baru Dominasi Kursi DPRD Jabar

Lebih lanjut, dari 120 anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 terpilih sebanyak 62,5% atau 75 orang adalah wajah baru. Dia memprediksi, kehadiran para wakil rakyat tersebut akan memiliki semangat besar dalam memajukan Jabar.

"Kita tunggu setelah tanggal 2 September karena pelantikannya akan dilaksanakan di 2 September di Gedung Merdeka," katanya.

Setelah pelantikan, sambung Emil, DPRD Jabar perlu waktu dalam memilih pimpinan, fraksi maupun susunan komisi. Dengan begitu, pada awal Oktober kondisinya sudah sangat siap mengawal Jabar. "Kami sangat terbuka selama untuk kepentingan masyarakat Jabar kita bisa dialog," pungkasnya.