Jakarta, Gatra.com - Aktivis kemanusiaan Papua angkat suara menanggapi keruhnya konflik di Kabupaten Nduga, Papua. Mereka meminta penyelesaian konflik dilakukan seperti di Aceh yaitu diskusi dan memanggil pihak ketiga sebagai penengah. 

""Untuk penyelesaiannya mereka bisa mencoba seperti di Aceh. Aktor OPM itu perlu diundang, duduk dan bicara, sehingga masalah ini tidak terus terjadi. Jadi menghadirkan pihak ketiga," tegas Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Baca Juga: Sebanyak 182 Orang jadi Korban Konflik di Kabupaten Nduga

Konflik di bumi cendrawasih kental nuansa politisnya. Bila diselesaikan antara pemerintah dan masyarakat Papua saja maka tak muncul rekonsiliasi. Mengingat, lanjut Theo, masing-masing pihak punya keyakinan politis sendiri. 

"Jadi saya pikir harus ada pihak lain, pihak ketiga yang bisa memfasilitasi untuk selesaikan persoalan seperti di Aceh," terang Theo yang juga anggota tim Kemanusiaan (YKKMP) Kabupaten Nduga, Papua. 

Baca Juga: Goliath Tabuni: Telangga Gire Cs Dipecat OPM Lalu Serahkan Diri ke Militer Indonesia

Amnesty Internasional pun mengamini keinginan aktivis Papua ini. Menurut Haeril Halim, Staf Komunikasi dan Media Amnesty Internasional, cara berdialog seperti penyelesaian konflik Aceh adalah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan pertikaian ini.

"Dari dialog itu akan muncul solusi sebenarnya apa yang diinginkan masyarakat nduga di sana. Kita ketahui aceh itu selesai bukan dengan pendekatan militer. Aceh selesai karena adanya diskusi antara pihak bertikai. Solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah dan menimbulkan korban baru," jelas Haeril. 

Baca Juga: Kasus HAM Tak Kunjung Usai, Warga Nduga Ancam Boikot Pemilu

Sebagai informasi, konflik di Kabupaten Nduga antara aparat keamanan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terus terjadi hingga hari ini. Konflik bermula sejak tanggak 2 Desember 2018, di mana terjadi pembantaian terhadap Karyawan PT. Istaka Karya, di Gunung Kabo oleh pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM).