Lombok Barat, Gatra.com-Ratusan masa dari Fron Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar) Rabu, (14/8) menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Lombok Barat di Giri Menang, Gerung. Aksi masa dengan jargon “Mahasiswa Menggugat Rapot Merah DPRD Lobar” tersebut dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Istimewa Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Lobar masa bakti 2019-2024.

Aksi FM Lobar ini dimulai dari Bundaran Giri Menang Square (GMS) longmart menuju Kantor DPRD Lobar. Dikawal personil Polres Lobar, para pengunjuk rasa tidak diijinkan masuk ke lokasi pelaksanaan pelantikan anggota DPRD. Puluhan aparat kepolisian memagar betis jalan masuk ke kompleks pemerintahan Kabupaten Lobar, lokasi pengambuilan sumpah 45 orang anggota DPRD Lobar hasil Pemilu Legislatif, April 2019 lalu.

Dalam aksinya, Ketua Umum FM Lobar Mukhlisin menyatakan, fakta yang ada selama ini, DPRD Lobar malah banyak mengeluarkan aturan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak prorakyat. Hal tersebut membuat banyak pembangunan di Lobar hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat.

“Kita lihat bukti akan maraknya pembangunan industri perumahan, mini market, maupun perusahaan lainnya yang luput dari aturan. Pada persoalan itu DPRD harusnya hadir mempertegas dan membuat peraturan untuk membatasi hal tersebut. Sayangnya, hingga saat ini kita masih belum melihat DPRD melakukan langkah perbaikan ke arah itu,” ujarnya.

Mukhlisin juga menyorot, kebobrokan DPRD Lobar sangat terlihat pada fungsi kontrolnya yang sangat lemah. Hal ini berdampak pada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak jelas arahnya. Salah satunya seperti pembangunan Mega Mall Lombok City Center (LCC) yang sampai saat ini tidak jelas arah dan statusnya, sehingga daerah terancam mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

“Akibat adanya penyertaan aset Pemda berupa tanah seluas 8,4 hektar dan uang hingga Rp1.4 miliar lebih. DPRD Lobar juga sangat mengecewakan pada persoalan fungsi budgeting (Penganggaran). Lembaga terhormat yang dipercaya rakyat untuk menjadi penentu anggaran itu, justru banyak kecolongan pada persoalan [yang] tidak jelas. Kemana arah dana yang selama ini digelontorkan oleh Pemda,” kata Mukhlisin.

FM Lobar dalam aksinya menuntut, DPRD Lobar untuk mengembalikan uang rakyat yang dipinjam oleh Oknum Anggota DPRD Lobar. Menjelaskan kepada publik terkait output yang dihasilkan dari perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD Lobar. Selain itu, memaksimalkan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling DPRD Lobar terhadap lembaga Eksekutif maupun stakeholder lainnya di Lobar.

“Kami juga minta kepada para anggota DPRD Lobar yang terpilih agar bisa memperbaiki kinerja DPRD pada periode selanjutnya,” tutup Mukhlisin yang juga pimpinan aksi.