_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto Setyanto menegaskan bahwa pihaknya tidak mengatur volume bawang putih yang diimpor. Kementan hanya mengeluarkan rekomendasi kepada importir terkait jumlah yang diimpor, yairtu Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
"RIPH tidak ada kaitannya dengan volume. Selama dia patuh terhadap aturan. Selama handling [penanganan] bagus, Good Agriculture Practice [praktik pertanian baik] bagus, semuanya baik [dapat RIPH]," tegasnya kepada awak media di kantornya pada Rabu (14/8).
Prihasto mengungkapkan sudah ada 55 perusahaan diberikan RIPH pada tahun 2019. Perusahaan-perusahaan tersebut mendapat izin untuk mengimpor 603.000 ton bawang putih yang setara dengan 5.025 ha lahan wajib tanam bawang putih.
Kementan menargetkan, tahun ini area pertanaman bawang putih naik dari 11.000 ha pada 2018 menjadi 20.000 ha pada 2019.
"Kalau bergamti nama. Kalau kita deteksi orang itu [pemain lama], sesuai arahan pak menteri kita blacklist [daftar hitam]," ujarnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Hortikultura, terdapat 56 perusahaan terkena daftar hitam terkait pelanggaran ketentuan wajib tanam.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa perizinan RIPH hanya cukup memerlukan waktu tiga jam setelah adanya verifikasi terhadap lokasi wajib tanam.
"Sekarang sistem Online Single Submission (OSS). Jangan membayangkan perizinan panjang dari RT, kepala desa, dan seterusnya," ujarnya pada Rabu (14/8) di tempat yang sama.
Sambungnya, Kementan memberi kesempatan selama setahun bagi perusahaan importir untuk melaksanakan ketentuan wajib tanam. "Kalau tak memenuhi, tahun depan nggak dapat perizinan [RiPH]," tegasnya
Amran mengaku adanya oversuplai impor bawang putih pada 2018. Pihaknya mencatat kebutuhan hanya 700 ribu ton, namun ada 1 juta ton yang masuk.
"Jadi [stok impor 2018] cukup sampai maret 2019. Kita harus mebjaga harga di tingkat petani. Orang yang mengimpor untung dan petaninya sustain [berkelanjutan]," tuturnya.
