Jakarta, Gatra.com - Wacana amandemen terbatas UUD 1945 mulai mencuat jelang masa kepemimpinan baru presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin di Periode 2019-2024 mendatang. Termasuk di dalamnya menghidupkan lagi konsepsi negara lewat Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto meyakini, amandemen terbatas akan memposisikan Indonesai sebagai negara yang menatap ke depan, terencana dan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa. Jika terealisasi, amandemen ini akan menjadi legacy bagi kepemimpinan Presiden Jokowi yang visioner.

Baca Juga: BPIP Akan Periksa Proses Sosialisasi Pancasila di TNI

“Pak Jokowi itu kader PDIP, apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi akan menjadi dasar bagi rancangan haluan negara. Dengan demikian akan ada keberlangsungan terhadap konsepsi kepemimpinannya, terhadap posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kesemuanya diletakkan dalam cita-cita 50-100 tahun ke depan," tegas Hasto dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Rabu (14/8). 

Hadirnya haluan negara akan merubah cara pandang bangsa yang bersifat outward looking ketimbang inward looking. Hal ini, menurut Hasto, sesuai dengan cara berpikir pendiri bangsa. Dampak lain hadirnya haluan negara yaitu mengikat seluruh lembaga tinggi negara, seluruh pemerintahan dari pusat hingga daerah, untuk bergerak dalam satu irama yang sama. 

"Tidak heran tahun 1955 Indonesia membuat geger dunia dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika sebagai cikal bakal Gerakan Non Blok yang menjadi kekuatan poros ketiga, poros cinta damai dan cinta kemerdekaan, dan disitulah kepemimpinan Indonesia yang visioner diwujudkan," terang Hasto. 

Hasto menyebutkan, lebih dari 600 doktor di segala disiplin ilmu pada 1960 sudah merancang pola pembangunan semesta berencana lewat konsepsi Haluan Negara tersebut. 

“Namanya saja semesta, overall planning dalam seluruh bidang kehidupan. Apa yang diusulkan oleh PDIP berkaitan dengan amandemen terbatas adalah tanggung jawab masa depan, agar Indonesia memiliki direction yang memberikan arah dan kepastian bagi seluruh gerak pembangunan nasional. Jadi amandemen tidak kembali ke masa lalu," tegas dia.