Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, Nur Hidayati meminta pemerintah untuk menggelar konsultasi publik dengan masyarakat yang berada di daerah calon Ibu kota.

"Kenapa seminar dibikin ribut selalu di Jakarta? kenapa tidak pernah ada konsutasi publik di Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin dan sebagainya, atau di manapun yang akan jadi target ibukota? itu yang harusnya jadi hal pertama dilakukan pemerintah, tanya dulu sama rakyat di sana, mau tidak dia jadi ibu kota," kata Nur Hidayati kepada wartawan di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Menurut Nur Hidayati, hal tersebut penting karena pemindahan ibukota tidak hanya akan berdampak secara lingkungan atau pembukaan lahan, tetapi juga akan membawa dampak sosial yang akan berpengaruh pada kondisi masyarakat.

"Pemindahan Ibukota itu akan ada implikasi sosial budaya, ada banyak pendatang dan lain lain, akan ada situasi gejolak sosial yang berpotensi muncul di tempat baru," kata Nur Hidayati.

Nur Hidayati menyebut Walhi telah memantau hal tersebut dan belum ada satu pun konsultasi publik maupun survey yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat di Kalimantan terkait wacana pemindahan Ibu kota.

"Masyarakat di sana belum pernah lho ada konsultasi, mereka bingung yang ribut di Jakarta saja, dan merasa tidak dianggap. Kan harus tanya dulu, itu seolah seperti invasi pemerintah Jakarta," ungkapnya.

Bagi Nur Hidayati, pengabaian aspirasi masyarakat dengan pendekatan top down dalam urusan proyek pembangunan bukanlah hal baru. Di mana pendekatan ini tidak berubah sejak orde baru, dana masyarakat tidak pernah ditanyai aspirasi, konsultasi terlebih persetujuannya

"Proyek dibikin di mana, seolah di wilayah itu tidak ada orangnya, misal 10 Bali baru, mau tidak mereka jadi Bali baru? setuju tidak tanahnya jadi bagian dari proyek," ucap Nur Hidayati.

Selain itu, Nur Hidayati meminta pemerintah mempertimbangkan aspek ekologis, sebab menurutnya Kalimantan sudah rusak secara ekologis, dan pembangunan yang masif di wilayah calon Ibu kota akan memperbesar kejadian bencana ekologis.