Jakarta, Gatra.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah segera melakukan pengkajian ulang proyek strategis nasional dari sisi kerawanan terhadap bencana.

"Perspektif kebencanaan belum ada, kalau di-overlay dari semua proyek besar dan potensi bencana ada overlapping disitu, jadi sebelum melanjutkan proyek perlu ada pengkajian ulang proyek strategis nasional dan dilihat dari sisi kerawanan terhadap bencana," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati kepada wartawan di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Menurut Nur Hidayati, kondisi kerawanan alam dan perubahan iklim tidak bisa dihindari, tetapi menurutnya bencana yang menelan korban bisa dihindari dengan melakukan pembangunan yang memperhatikan pengurangan resiko bencana.

Ia meminta Presiden tak perlu ragu dan malu untuk mengoreksi kebijakannya terkait proyek strategis nasional jika ingin konsisten dengan pernyataannya yang tidak akan melakukan pembangunan di lokasi rawan bencana

"Koreksi itu biasa saja, kalau Jokowi mau konsisten melihat aspek kerentanan bencana, dia harus merevisi kebijakan sebelumnya," kata Nur Hidayati.

Koordinator Divisi Politik Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) Suriadi Darmoko mencontohkan terdapat empat proyek di Bali yang berada di lokasi rawan bencana yakni  proyek reklamasi Teluk Benoa, proyek perluasan Bandara Ngurah Rai, proyek perluasan Pelabuhan Benoa dan proyek Bali Sport Hub.

Proyek tersebut berhadapan dengan ancaman Gempabumi dari Zona Megathrust segmen Bali, yang punya potensi gempa dengan Magnitudo maksimum 9,0 Skala Richter. Tidak hanya itu, di selatan Bali juga berpotensi terjadi Tsunami dan Likuifaksi.

"Pemerintah sedang menyiapkan kuburan masal untuk masyarakat Indonesia bahkan dunia kalau sengaja membangun di lokasi rawan bencana," kata Darmoko.