Jakarta, Gatra.com - Ketua Diaspora Indonesia, Dino Patti Djalal meminta kepada pemerintah, melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk mengkaji kembali morotarium tenaga kerja migran. Hal itu karena dirasa moratorium yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

"Sementara yang terjadi sekarang, saya mohon maaf, moratorium itu sudah tidak make sanse. Karena situasi sudah berubah. Baik dari kebijakannya dan lain sebagainya," tutur Dino, di sela-sela workshop Meningkatan Daya Saing Bangsa dengan Menciptakan Pekerja Migran (Diaspora) Indonesia yang Berkualitas, di Royal Kuningan Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (13/8).

Saat ini, Dino menyebutkan, sudah ada 14 negara di Timur Tengah yang dikenakan moratorium pekerja migran Indonesia. Meski begitu, antara satu negara dengan negara lain belum tentu memiliki aturan moratorium yang sesuai dengan keadaan di negara itu saat ini.

"Ada 14 negara di timur tengah yg sudah kita kenakan moratorium, mungkin di Bahrain sudah ok, mungkin di Qatar sudah Ok, tapi belum tentu di negara lainnya. Dan kalau memang sudah perlu diubah, lakukanlah," jelasnya.

Selain itu, menurut Dino, pemerintah Indonesia juga perlu untuk mempertegas moratorium yang ada. Tujuannya, ialah agar pekerja migran Indonesia dapat terhindar dari segala macam masalah di negara penempatannya.

Meski begitu, Dino mengaku, saat ini dia sudah tidak lagi khawatir dengan nasib para pekerja migran yang ditempatkan di Singapura, Hongkong, Taiwan, serta Amerika Serikat. Karena pada dasanya, aturan dari negara-negara tersebut tentang pekerja migran sudah sangat bagus dan ketat.

"Karena pemerintah Singapura sangat keras. Di Hongkong juga begitu, di Taiwan, apalagi di US. Ada pembatu yg disiksa di sana, dia dapat 1 juta dolar," tandas dia.