Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik terkait pengembangan pembangkit listrik panas bumi yang dinilai berjalan lambat. Ia menilai bahwa pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi itu harusnya bisa berkembang pesat. Terlebih karena Indonesia sudah memiliki pembangkit panas bumi pertama sejak 35 tahun lalu di Kamojang.

JK menyampaikan kritiknya secara langsung pada pameran The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2019 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Selasa (13/8). "Kita bisa katakan bahwa meskipun sudah tujuh kali pameran, Pak Ketua ini kemajuannya lambat sekali. Sudah tujuh kali mengadakan pameran, hasilnya baru 2000 MW," ungkap JK.

Baca juga: API: Indonesia Miliki Potensi Sumber Daya Energi Panas Bumi

Ia juga mengkritik mengenai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Dieng Small Scale 10 MW. Dia mengatakan, harusnya pembangunan dengan skala 10 MW tersebut bisa bekerja sama dengan pengusaha lokal, tidak mengandalkan dari asing lagi. 

"Sekarang bukan hanya geothermal yang perkembangannya lambat, EBT juga baru 8.000MW termasuk pembangkit tenaga air, surya, dan angin. Untuk angin ini memang baru sekitar 2-3 tahun yang lalu. Harusnya bisa lebih dikembangkan, karena kalau permasalahannya teknologi itu kan bisa dikuasai," jelas JK.

Baca juga: PLN Buka Peluang Belajar Geothermal dari Selandia Baru

PLN dan Kementerian ESDM juga diminta untuk mengkaji mengapa keterlambatan pengembangan tersebut bisa terjadi. JK menyebutkan bahwa pemerintah akan membuat cara untuk menyederhanakan perihal tarif dan prosesnya.

"Untuk itu Pak presiden juga akan membuat keputusan yang baik," ungkap JK.