Jakarta, Gatra.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengambil langkah tegas nan ekstrem dalam menyikapi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura pada Senin (12/8) terkait kasus dugaan suap impor bawang putih yang menjerat Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Dhamantra.

“Bapak Mentan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat Eselon ll, lll, dan, IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih di Ditjen Hortikultura," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Justan Siahaan, di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta (13/8).

Menurutnya, Mentan Amran ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyidikan.

Kementan, lanjut Justan, sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga publik jelas melihat masalah ini. 

"Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, kongkret, dan segera sebagai komitmennya dalam antikorupsi sekaligus memitigasi risiko reputasi Kementerian Pertanian yang sedang diakui kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia," ungkapnya.

Justan mengungkapkan, Kementan sejak awal telah bekerja sama dengan KPK dan secara khusus tiga personel petugas KPK ditempatkan di Kementan untuk mencegah korupsi.

Baca juga: Suap Bawang Putih, Asosiasi: Pengurusan SPI Kemendag Ruwet

"Pegawai di Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi dan ini nyata dilakukan oleh mereka. Selain itu, mereka juga sudah mem-blacklist 72 importir bawang nakal," katanya.

Menurutnya, langkah tegas Mentan Amran ini juga untuk menjaga marwah Kementan sebagai lembaga yang telah mendapatkan penghargaan antigratifikasi dua kali yakni pada 2017 dan 2018 dari KPK. Mentan tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya.

Justan mengungkapkan, setidaknya ada sekitar 145 orang pegawai Kementan yang telah dipecat hingga demosi karena bermasalah. Sebanyak 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi karena 'bermain-main".

"Ini adalah tanggung jawab moril kami, para eselon I sebagai pimpinan tertinggi Kementerian dan tidak ingin terjadi pembiaran terhadap isu yang berkembang. lni adalah langkah antisipasi saja. Kami mendukung KPK sepenuhnyua dalam menjalankan proses hukum," ujar Justan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, menambahkan, pihaknya sangat mendukung langkah tegas dan berani Mentan tersebut. Menurut Momon, ini bentuk tanggung jawab moril para eselon 1 dan dukungan kepada Menteri Pertanian yang selalu menggaungkan anti-KKN dan antimafia.

“Para eselon I Kementan malam tadi sepakat untuk mencopot semua pejabat yang terkait dengan rekomendasi impor bawang putih, meskipun belum tentu mereka bersalah. Mereka dianggap lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomendasi impor bawang putih. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan” ujarnya.

Momon menegaskan bahwa Menteri Amran berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian Negara.

“Beliau selalu menekankan upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan sangat tegas terhadap mafia pangan” ujarnya.

Baca juga: 6 Tersangka Suap Impor Bawang Putih Langsung Ditahan KPK

Momon menambahkan, Kementan menghormati penyidikan atau proses hukum yang berjalan dan mendukung penuh KPK.

“Namun, manakala nantinya tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka dan dikembalikan pada posisi semula. Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi di dalamnya, yang dijalankan oleh Kementan,” kata Momon.

Sebagai hasil revolusi mental dan reformasi birokasi di internal Kementan, dalam beberapa waktu terakhir,  berbagai apresiasi dan catatan positif diberikan kepada kementerian ini.

Saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengaku terkesan pada  kemajuan mekanisasi pertanian yang dijalankan oleh Kementan. Dengan memodernisasi pertanian, para petani kini tidak perlu lagi membakar hutan atau lahan untuk memulai membuka lahan di berbagai daerah.

Selain itu, hasil riset Bappenas terakhir juga menyatakan program Mentan Amran dinilai memacu pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, riset ini melihat efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Menteri Amran Sulaiman dan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, beberapa waktu lalu juga turut mengapresiasi upaya Kementan dalam memacu produksi nasional yang capaiannya mampu melampaui target-target yang telah ditetapkan.