Manila, Gatra.com - Filipina akan mengajukan protes atas kehadiran dua kapal riset Cina di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara tersebut. Hal ini menambah ketegangan diplomatik yang dihadapi dalam beberapa pekan terakhir di tengah memburuknya hubungan antar keduanya. 

Protes itu dilakukan menjelang kunjungan yang direncanakan Presiden Rodrigo Duterte ke Beijing pada bulan ini, dimana ia telah berjanji untuk memenangkan arbitrase internasional Laut Cina Selatan Manila atas Beijing dengan pemimpin Xi Jinping, setelah menghindari menghadapi masalah pelik selama tiga tahun.

Hubungan bilateral yang secara historis selalu dingin telah menghangat di bawah Duterte, tetapi ia tampak semakin canggung dalam mempertahankan pendekatan kontroversialnya ke Cina. Hal itu terjadi di tengah aktivitas kapal angkatan laut dan kapal paramiliter di wilayah-wilayah yang dikendalikan Filipina di Laut Cina Selatan.

Filipina telah memprotes keberadaan lebih dari 100 kapal penangkap ikan Cina di lepas Pulau Thitu, sebuah pulau kecil yang dikuasai Filipina di dekat pulau buatan militer Cina di Subi Reef.

Negeri itu juga telah  memprotes kapal-kapal perang Tiongkok yang melewati daerah laut teritorial Filipina 12 mil yang tidak diumumkan sebelumnya. Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana hari ini mengungkapkan bahwa hal serupa telah terjadi pada beberapa kesempatan lalu sejak Februari hingga Juli 2019.

Selain itu, Lorenzana juga menyatakan kepada saluran berita ANC bahwa seperti negara-negara lain yang melakukan penelitian, atau memindahkan kapal perang di dekat garis pantai, Cina seharusnya memberi tahu Filipina tentang hal itu sebelumnya. 

"Kami selalu dapat memprotes kepada pemerintah Tiongkok. Dia (Cina) memberi tahu, bahwa kami tahu apa yang dilakukannya dan beri tahu kami apa yang dilakukannya di sana," kata Lorenzana. Sementara itu, Kedutaan Besar Cina di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar. 

Filipina, Cina, Vietnam, Taiwan, Brunei, dan Malaysia memiliki klaim kedaulatan yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Melalui sembilan garis pada peta, Cina mengatakan memiliki yurisdiksi bersejarah untuk hampir seluruh lautan, meskipun putusan arbitrase 2016 menyatakan bahwa tidak sah menurut hukum internasional.

Pada hari Kamis lalu, Vietnam juga menyatakan sebuah kapal survei Cina terlibat dalam ketegangan selama sebulan dengan kapal-kapal Hanoi yang meninggalkan landasan kontinen negara Asia Tenggara itu.