Jakarta, Gatra.com - Koalis Masyarakat Sipil Selamatkan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK), yang terdiri dari ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPXLC, JariUngu, dan CITA, meminta agar Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus pada seleksi calon anggota BPK.

Perwakilan koalisi dari ICW, Dewi Anggraeni, menyebut miris melihat pemilihan calon anggota BPK periode selanjutnya, yang tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya karena banyak kejanggalan dalam proses seleksi tersebut.

"Pendaftaran mundur satu bulan, oleh DPR hanya dibuka dua minggu pada akhirnya dua orang mengundurkan diri. Dari seleksi 32 nama yang lolos. Seleksinya seperti apa. Mekanisme seperti apa selain adminstrasi, bagaimana penilaian 30 (yang tidak lolos) ini backgroundnya apa. Kami koalisi hari ini menuntut kembalikan 62 nama itu sebelum diserahkan ke DPD," kata Dewi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (8/8).

Dewi mengatakan, pihaknya juga meminta Komisi XI mengulang proses seleksi calon anggota BPK denan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel, salah satunya dengan membentuk panitia seleksi (pansel).

"Yang gugur banyak, yang akademisi profesional. Kami curiga seorang akademisi tidak lolos karena makalah. Publik harus jelas kenapa ini lolos itu tidak. Karena memang asumsi yang lolos, karena punya afiliasi politik," ujarnya.

Dewi menambahkan keterlibatan publik dan KPK harus dibuka seluas-luasnya, untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi.

"KPK dapat mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap atau money politic, serta publik dapat memberikan masukan mengenai latar belakang pendaftar untuk mencegah orang-orang bermasalah," katanya.